Zamrud Khatulistiwa yang Tersandera: Ketika Amanah Konstitusi Tergerus Eksploitasi

Kamuflase semacam ini berbahaya. Ia membius kesadaran kita. Seolah kerusakan itu adalah "pengorbanan yang perlu". Padahal, rusaknya ekosistem itu seperti rantai yang tak putus: hilang hutan, banjir dan longsor mengancam, air bersih susah, mata pencaharian hilang. Rakyatlah yang akhirnya menderita.

Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kerusakan ini dinormalisasi. Kritik dipatahkan dengan pencapaian semu, pencitraan menggantikan pertanggungjawaban. Situasinya jadi absurd.

Bencana: Konsekuensi yang Bisa Ditebak

Kalau ekosistem terus dirusak, jangan heran kalau bencana datang. Itu bukan lagi musibah tak terduga, tapi konsekuensi yang sudah diundang. Hujan deras di wilayah yang hutannya gundul, pasti banjir dan tanah longsor. Itu hukum alam yang sederhana.

Dalam perspektif lain, bencana juga jadi cermin bagi kualitas kepemimpinan. Saat musibah datang, yang dibutuhkan rakyat itu kejujuran dan tindakan nyata. Bukan klaim kosong atau saling menyalahkan. Banjir mungkin surut dalam hitungan hari, tapi krisis kepercayaan bisa bertahan lama.

Jalan Keluar: Lebih dari Sekadar Pidato

Tanggung jawab pemimpin itu bukan cuma soal turun ke lokasi bencana. Ia terletak pada keberanian memotong akar masalah. Menghentikan pemberian izin yang merusak, membersihkan konflik kepentingan, dan menegakkan hukum secara adil. Kepemimpinan sejati itu fokus menyelamatkan masa depan, bukan sekadar membela citra.

Yang kita butuhkan sekarang adalah semacam "tobat struktural". Perubahan arah kebijakan yang nyata. Beberapa langkah konkret bisa dimulai:

1. Benar-benar menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman, bukan hiasan pidato.
2. Mengevaluasi dan memberhentikan izin-izin yang terbukti merusak lingkungan kritis.
3. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, sekaligus memulihkan kerusakan.
4. Melakukan pemulihan ekologi secara serius, bukan proyek abal-abal.
5. Terakhir, kejujuran dalam memimpin. Tidak manipulasi data, tidak mempermainkan penderitaan rakyat.

Semua ini bermuara pada satu kesadaran: setiap kuasa akan dihisab. Kekuasaan bisa menunda pertanggungjawaban di dunia, tapi tidak di hadapan Yang Maha Kuasa.

Penutup

Julukan zamrud khatulistiwa itu seharusnya mengingatkan kita pada amanah yang besar. Kekayaan yang melimpah harusnya jadi berkah, bukan kutukan. Amanah itu sudah ditegaskan konstitusi dan diperkuat oleh nilai-nilai luhur agama.

Ketika kita menyimpang, yang muncul adalah rangkaian masalah yang saling kait. Alam dieksploitasi, bencana datang, dan rakyat sengsara. Ini bukan lagi soal salah hitung, tapi salah arah.

Tulisan ini adalah ajakan untuk muhasabah. Untuk berani melihat akar persoalan: konflik kepentingan, kebijakan yang lemah, dan budaya pembenaran. Pertanyaan mendasarnya tetap sama: negeri yang kaya ini untuk siapa?

Jawabannya harus kembali ke "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Butuh tobat struktural, perubahan kebijakan yang berani, dan kepemimpinan yang memilih memperbaiki daripada berkelit. Karena pada akhirnya, tepuk tangan dan pencitraan tak akan berarti di hadapan pertanggungjawaban yang sebenarnya.

Semoga kita semua, terutama para pemegang amanah, diberi hidayah dan kekuatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Agar Indonesia benar-benar menjadi negeri yang baik, rakyatnya adil dan sejahtera, alamnya lestari, dan keberkahannya nyata untuk semua.