Gempuran 954 Juta Batang Rokok Ilegal, Penerimaan Cukai Malah Melejit

Hingga akhir Oktober 2025, aksi tegas terhadap rokok ilegal sudah menyentuh angka yang fantastis: 954 juta batang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11) lalu. Menurutnya, upaya penindakan ini punya andil besar dalam mendongkrak penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Secara keseluruhan, penerimaan kepabeanan dan cukai telah menembus Rp 249,3 triliun. Angka ini tumbuh 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Cukai sendiri menyumbang porsi terbesar, yakni Rp 184,2 triliun. Yang menarik, meski volume produksi rokok dilaporkan sedikit menurun, nilai penerimaan cukai justru lebih tinggi 5,7 persen ketimbang tahun lalu.

"Secara penerimaan dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi 5,7 persen. Namun kita lihat bahwa produksi cukai hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu," ujar Suahasil.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar juga menunjukkan tren positif, mencapai Rp 24 triliun. Kenaikan ini didorong oleh harga CPO yang menggembung dan volume ekspor sawit yang meningkat. Kebijakan ekspor konsentrat tembaga sejak Maret lalu juga turut menyumbang. Sementara itu, bea masuk terkumpul Rp 41 triliun, meski terkontraksi 4,9 persen. Penyebabnya? Penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan makin meluasnya pemanfaatan Perdagangan Bebas (FTA) di berbagai sektor.

Kembali ke soal pengawasan, Suahasil menyoroti eskalasi penindakan rokok ilegal yang cukup signifikan. "Sampai dengan akhir Oktober telah dilakukan 15.800 kali penindakan lebih. Dan rokok ilegal yang ditegah adalah 954 juta batang," ungkapnya. Jumlah itu melonjak 41 persen dari tahun sebelumnya. Tapi, ya, angka itu masih jauh dari estimasi peredaran rokok ilegal di lapangan.

"Estimasi rokok ilegal itu setidaknya antara 7-10 persen rokok ilegal beredar di pasaran," katanya. Ia pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum.

PNBP: Tembus Rp 402,4 Triliun di Tengah Tantangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Oktober tercatat Rp 402,4 triliun. Ini sudah mencakup 84,3 persen dari outlook. Tapi ceritanya nggak sepenuhnya mulus. Suahasil menjelaskan, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) migas justru terkontraksi 13,2 persen, terutama karena harga minyak mentah dunia yang lesu dan lifting gas yang turun.

Nasib serupa dialami SDA nonmigas, yang penerimaannya merosot 9,4 persen. Penyebab utunya adalah moderasi harga batu bara dan volume produksi yang menciut. Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang bertengger di bawah asumsi APBN 2025 jelas berdampak, membuat royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) tidak mencapai target.

Ada satu hal lagi yang bikin angka PNBP tampak turun: dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke APBN. Alhasil, pos kekayaan negara yang dipisahkan stagnan dalam beberapa bulan terakhir.

Tapi di balik semua itu, ada titik terang. PNBP yang dikumpulkan langsung oleh kementerian dan lembaga justru menunjukkan kinerja yang kuat, tumbuh 17,6 persen. Optimalisasi penerimaan dari berbagai instansi seperti Kominfo Digital, Kejaksaan, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, hingga premium obligasi negara berhasil mendorong angka ini. Penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga solid, mencapai Rp 82,2 triliun.

Secara keseluruhan, Suahasil mengakui PNBP tahun ini memang lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang Rp 477,7 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor struktural, terutama keluarnya dividen BUMN dari APBN.

Ke depan, proyeksi penerimaan SDA pada 2025 diprediksi turun lagi menjadi Rp 197,9 triliun. Bandingkan dengan realisasi tahun lalu yang Rp 222,4 triliun. Tekanan datang dari mana-mana: harga minyak dan batu bara yang moderat, ditambah volume produksi yang melemah.

Lifting minyak bumi rata-rata tahun ini sebenarnya naik, menjadi 589 ribu barel per hari. Tapi tetap saja, ini masih di bawah asumsi APBN yang 605 ribu barel. Untuk batu bara, semua indikator dari HBA hingga volume berada di bawah asumsi, sehingga royalti dan PHT ikut terpengaruh.

Meski dibayangi berbagai risiko, Suahasil memastikan kinerja penerimaan negara secara umum masih terjaga. "Dari sisi penerimaan meskipun kita melihat titik-titik risiko tapi relatively on track," tutupnya dengan nada optimis.