Skandal Beruntun di Pertamina: KPK Buru Bos hingga Mantan Putri Indonesia

Pertamina Milik Rakyat, Bukan Penyamun

PERTAMINA DAN WAJAH KORUPSI YANG TERUS BERULANG. Kita saatnya baiknya membersihkan “Sarang Penyamun” dari Jantung Energi kita Ini

Lagi-lagi Pertamina jadi buah bibir. Kenapa sih perusahaan plat merah ini selalu jadi bancakan?

Baru-baru ini, skema dugaan korupsi kembali menyeret sejumlah nama besar. Ada Riva Siahaan (CEO Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (CEO Pertamina International Shipping), dan Sani Dinar Saifuddin (Direktur Kilang Pertamina Internasional). Intinya, mereka dituding main wewenang. Misalnya, dengan memprioritaskan impor minyak mentah dan menggelembungkan biaya transportasi. Struktur pengadaan pun dikabarkan dimanfaatkan buat keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Yang bikin publik makin gerah, muncul juga dugaan praktik pengoplosan bahan bakar. RON 90 dan RON 92 dicampur, lalu dijual dengan label dan harga yang berbeda. Meski Pertamina membantah, Kejagung terus bergerak. Bukti-bukti dikumpulkan, dan pemeriksaan merambah ke pejabat Kementerian ESDM hingga mitra swasta.

Reaksi masyarakat pun keras. Desakan untuk reformasi total di tubuh Pertamina kian nyaring. Beberapa tokoh, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ikut dimintai keterangan sebagai saksi.

Kasus ini jelas jadi preseden penting. Ia menyangkut transparansi dan akuntabilitas di sektor energi nasional. Ada beberapa pola yang mencolok: memprioritaskan impor ketimbang produksi dalam negeri, mark-up biaya pengangkutan 13–15%, dan tentu saja, praktik pengoplosan bahan bakar subsidi. Semua ini, ujung-ujungnya, merugikan konsumen dan membebani subsidi negara.

Jaringannya ternyata makin melebar. Nama Asyifa Latief pun muncul ke permukaan.

“Asyifa diduga menerima aliran dana sebesar Rp185 juta dari salah satu tersangka utama, Gading Ramadhan Joedo,” ungkap sumber di Kejagung.

Asyifa Syafningdyah Putrambami Latief, mantan Miss Indonesia 2010, diperiksa pada 2 Mei 2025. Saat kasus terjadi, ia menjabat sebagai Senior Officer External Communication Media di PT Pertamina International Shipping (PIS). Penyidik kini menelusuri alur dana dan kaitannya dengan jaringan komunikasi publik PIS.

Di sisi lain, ada juga nama Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha minyak Riza Chalid. Kerry diduga terlibat dalam pengaturan sewa tiga kapal. Sang ayah, Riza Chalid, yang merupakan beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, malah sudah kabur ke luar negeri dan kini berstatus buron.

Belum reda, KPK kembali menahan Chrisna Damayanto alias CD, Direktur Pengolahan PT Pertamina, awal tahun ini.

“Ditahan sejak tanggal 5 hingga 24 Januari 2026,” ucap Pelaksana harian Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Kasusnya terkait dugaan gratifikasi dalam pengadaan katalis. Sungguh, satu belum selesai, yang lain sudah mengantre.

Lantas, bagaimana mungkin Pertamina yang seharusnya jadi benteng kedaulatan energi nasional, justru menampilkan wajah sebaliknya? Skandal demi skandal, korupsi demi korupsi. Proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah jadi ladang basah.

Publik wajar marah. Publik berhak muak. Sebab yang dirampok bukan uang abstrak, melainkan uang rakyat dari harga BBM, subsidi energi, hingga APBN yang mestinya dipakai untuk pendidikan dan kesehatan.

Korupsi di sini bukan insiden, tapi sudah jadi pola. Modusnya berulang, sektornya serupa, nilainya selalu gila-gilaan. Ini bukan soal oknum semata, tapi lebih ke sistem yang memeliharanya. Pengadaan katalis, impor minyak, jasa logistik semuanya berulang jadi ladang basah. Dari pengondisian tender, mark-up harga, hingga suap berjubah kontrak.

Institusi yang begini wajar dicurigai telah berubah jadi “sarang penyamun berdasi”. Tempat kekuasaan dan uang bersekutu melawan kepentingan publik.

Ironisnya, para pelaku sering tampil rapi, berkoar soal good corporate governance dan reformasi. Di belakang layar? Rakyat dijadikan ATM berjalan. Transparansi masih jadi slogan belaka.

Pertamina kerap menggaungkan digitalisasi pengadaan dan penguatan pengawasan. Tapi pertanyaan besarnya: mengapa korupsi tetap lolos? Jika sistem sudah kuat, mengapa praktik busuk masih hidup? Jawabannya mungkin pahit: reformasi sering cuma di dokumen, pengawasan internal bisa diatur, dan kepentingan politik masih bercokol kuat.

Jangan lagi berlindung di balik narasi “oknum”. Oknum tidak mungkin bergerak sendiri tanpa persetujuan atasan, celah sistem, atau budaya diam yang membiarkan. Korupsi besar butuh ekosistem. Selama ekosistem ini tak dihancurkan, mengganti pejabat cuma seperti memotong ranting, bukan mencabut akar.

Kita butuh langkah berani. Audit forensik menyeluruh, bukan yang formalitas. Buka seluruh kontrak strategis ke publik. Berikan pidana maksimal tanpa kompromi. Putuskan relasi gelap dengan broker dan mafia energi. Dan yang tak kalah penting, lindungi whistleblower secara nyata.

Peran KPK dan publik di sini sangat krusial. KPK tak boleh gentar. Justru di sinilah ujian keberanian penegakan hukum yang sesungguhnya. Sementara kita, sebagai publik, harus terus mengawasi, bersuara, dan menolak untuk lupa. Diam hanya akan jadi bentuk persetujuan. Apatis adalah bahan bakar korupsi.

Pertamina milik rakyat. Bukan milik elite, bukan ladang rente, apalagi brankas pribadi pejabat. Ia aset strategis bangsa yang harus dibersihkan dan dikembalikan pada tujuannya: melayani rakyat.

Jika hari ini ada yang menyebut Pertamina sebagai “sarang penyamun”, itu buah dari kekecewaan yang terakumulasi. Satu-satunya cara menghapus stigma itu adalah dengan pembersihan total, transparansi radikal, dan keadilan tanpa tebang pilih.

Memberantas korupsi di Pertamina bukan lagi pilihan. Itu keharusan moral dan konstitusional.

(Jaksat/ed/am)