Gelombang Teror YouTuber dan Aktivis: Cermin Pertarungan Politik 2026?

JAKARTA – Aksi teror terhadap sejumlah YouTuber dan aktivis di awal 2026 bukannya mereda, malah kian meresahkan. Menurut peneliti senior Ikrar Nusa Bhakti, ini bukan insiden acak belaka. Ia melihatnya sebagai bagian dari gelombang pertarungan politik antara dua kelompok besar yang sedang memanas.

Lewat kanal YouTube-nya, Selasa lalu, Ikrar membeberkan fakta yang cukup mencengangkan. Aksi intimidasi itu ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat desa. Ia mencontohkan seorang warga Jawa Barat yang diteror keluarga kepala desanya. Penyebabnya sepele: mengeluhkan kondisi jalan rusak di media sosial.

"Ini bukan lagi soal satu dua YouTuber. Teror ini sudah menjadi fenomena politik yang mengancam keamanan individu warga negara," ujar Ikrar.

Modus operandi yang dipakai pun beragam, bahkan terkesan iseng namun sistematis. Mulai dari mobil yang dicoret-coret cat, lemparan telur busuk ke rumah, sampai trik licik seperti pengiriman barang COD fiktif. Bayangkan, korban tiba-tiba dapat paket mahal senilai jutaan rupiah yang tak pernah dipesan, lalu diminta bayar di tempat.

Yang lebih parah, intimidasi juga dialami YouTuber yang sedang meliput kondisi pascabencana di Aceh. Pelakunya diduga punya koneksi dengan oknum aparat.

Di sisi lain, Ikrar mendorong para korban untuk melapor ke polisi dengan bukti yang lengkap. Pasang CCTV, dokumentasikan semuanya. Tapi, ia sendiri paham betul ada skeptisisme publik yang menganga. Masyarakat ragu polisi akan serius menangani kasus-kasus seperti ini, karena aroma "permainan politik kekuasaan" yang terlalu kuat tercium.

"Kita berharap polisi menyelesaikan ini secara clear. Kalau rakyat percaya kepada pemerintahan Prabowo, mereka bisa tenang beraktivitas. Tapi kalau Prabowo dan kabinetnya bermain sendiri tanpa memperhatikan suara rakyat, Anda akan digilas oleh lawan politik musuh dalam selimut," tegas Ikrar.

Meski begitu, Ikrar ragu kalau pemerintahan Prabowo Subianto terlibat langsung. Spekulasi bahwa teror ini dikendalikan dari lingkaran Sekretaris Kabinet, misalnya, ia anggap terlalu gegabah.

"Kalau ini memang terjadi dan terbongkar oleh BIN, Bais, atau intelijen lainnya, betapa memalukannya. Ini akan menghancurkan kredibilitas pemerintahan Prabowo," katanya.

Namun begitu, ia tak menampik kemungkinan lain. Bisa saja ada pihak ketiga yang sengaja "memancing di air keruh" untuk mengail simpati atau sekadar mencoreng wajah pemerintah.

Baginya, awal 2026 ini adalah penanda dimulainya babak baru pertarungan politik. Di satu sisi ada pemerintahan Prabowo, di sisi lain ada kelompok yang berusaha mengambil alih kekuasaan yang ia kaitkan dengan Joko Widodo.

"Jangan percaya tidak ada persoalan antara dua hopeng Prabowo dan Jokowi. Prabowo ingin keberlanjutan hingga 2029, sementara tekanan politik terhadap keluarga Jokowi semakin keras," paparnya.

Ikrar juga menyentuh isu lama yang tak kunjung usai: kontroversi ijazah. Ia menyoroti keraguan atas keaslian ijazah Jokowi dari UGM. Menurutnya, selama foto di ijazah itu tidak menampilkan wajah Jokowi, maka dokumen tersebut patut dipertanyakan. Verifikasi soal kertas dan cap dari UGM, baginya, belum menjawab semua tanda tanya.

Tak hanya itu, riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka juga ia pertanyakan. Mulai dari klaim tidak lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, hingga keabsahan ijazah SMA-nya dari sebuah institusi di Singapura. Semuanya, bagi Ikrar, masih membutuhkan kejelasan yang tuntas.