Korea Selatan Protes Keras Acara Hari Takeshima yang Digelar Jepang

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Korea Selatan secara resmi memprotes penyelenggaraan acara "Hari Takeshima" oleh Jepang, yang dinilai sebagai klaim sepihak atas gugusan pulau yang disengketakan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan keberatan keras dan telah memanggil diplomat senior Jepang di Seoul untuk menyampaikan protes tersebut, mendesak Jepang menghentikan klaim yang dianggap tidak berdasar.

Protes Resmi atas Klaim Teritorial

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan kekecewaan mendalam atas digelarnya upacara peringatan oleh prefektur Shimane dan kehadiran pejabat senior pemerintah Jepang di dalamnya. Langkah ini dipandang Seoul sebagai upaya provokatif yang mengabaikan fakta historis dan hukum. Sebagai bentuk protes, seorang diplomat tinggi Jepang dipanggil ke kantor kementerian di ibu kota Korea Selatan.

Kementerian tersebut menegaskan posisinya dengan jelas. "Dokdo jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional," tegasnya dalam pernyataan tertulis.

Akar Ketegangan yang Berlarut

Ketegangan ini bukanlah insiden pertama. Gugusan pulau karang kecil di Laut Timur itu, yang disebut Dokdo oleh Korea dan Takeshima oleh Jepang, telah lama menjadi titik panas hubungan kedua negara. Korea Selatan secara fisik menguasai pulau-pulau tersebut dengan penjagaan permanen, sementara Jepang terus mengajukan klaim kedaulatannya. Perselisihan ini berakar dalam dari masa lalu, yaitu era kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1910-1945, yang masih membayangi hubungan diplomatik keduanya hingga kini.

Protes terbaru Seoul ini bahkan datang beruntun. Sebelumnya, pada Jumat, pemerintah Korea Selatan juga telah menyampaikan keberatan atas pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang di parlemen yang kembali menegaskan klaim Tokyo atas wilayah tersebut.

Tanggapan dan Implikasi Strategis

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang Jepang belum memberikan tanggapan resmi terhadap protes terkini dari Seoul. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan tidak ada yang dapat dihubungi untuk berkomentar pada hari Minggu. Panggilan ke Kantor Perdana Menteri juga tidak dijawab. Analisis dari lapangan mencatat, meski acara tersebut dihadiri pejabat, pemerintah pusat Jepang tampak mengirimkan perwakilan tingkat wakil menteri dari Kantor Kabinet, bukan menteri kabinet penuh.

Di balik sengketa kedaulatan yang sarat emosi sejarah, terdapat nilai strategis yang nyata. Wilayah perairan di sekitar pulau-pulau tersebut dikenal sebagai daerah penangkapan ikan yang sangat produktif. Lebih dari itu, para ahli geologi dan analis energi memperkirakan kawasan itu mungkin menyimpan cadangan gas alam hidrat yang sangat besar, yang nilai ekonominya diperkirakan bisa mencapai miliaran dolar. Faktor inilah yang diyakini banyak pengamat turut memperumit dan mempertajam perselisihan antara kedua kekuatan ekonomi Asia Timur ini.