Gempuran 954 Juta Batang Rokok Ilegal, Penerimaan Cukai Malah Melejit

Nasib serupa dialami SDA nonmigas, yang penerimaannya merosot 9,4 persen. Penyebab utunya adalah moderasi harga batu bara dan volume produksi yang menciut. Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang bertengger di bawah asumsi APBN 2025 jelas berdampak, membuat royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) tidak mencapai target.

Ada satu hal lagi yang bikin angka PNBP tampak turun: dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke APBN. Alhasil, pos kekayaan negara yang dipisahkan stagnan dalam beberapa bulan terakhir.

Tapi di balik semua itu, ada titik terang. PNBP yang dikumpulkan langsung oleh kementerian dan lembaga justru menunjukkan kinerja yang kuat, tumbuh 17,6 persen. Optimalisasi penerimaan dari berbagai instansi—seperti Kominfo Digital, Kejaksaan, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, hingga premium obligasi negara—berhasil mendorong angka ini. Penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga solid, mencapai Rp 82,2 triliun.

Secara keseluruhan, Suahasil mengakui PNBP tahun ini memang lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang Rp 477,7 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor struktural, terutama keluarnya dividen BUMN dari APBN.

Ke depan, proyeksi penerimaan SDA pada 2025 diprediksi turun lagi menjadi Rp 197,9 triliun. Bandingkan dengan realisasi tahun lalu yang Rp 222,4 triliun. Tekanan datang dari mana-mana: harga minyak dan batu bara yang moderat, ditambah volume produksi yang melemah.

Lifting minyak bumi rata-rata tahun ini sebenarnya naik, menjadi 589 ribu barel per hari. Tapi tetap saja, ini masih di bawah asumsi APBN yang 605 ribu barel. Untuk batu bara, semua indikator—dari HBA hingga volume—berada di bawah asumsi, sehingga royalti dan PHT ikut terpengaruh.

Meski dibayangi berbagai risiko, Suahasil memastikan kinerja penerimaan negara secara umum masih terjaga. "Dari sisi penerimaan meskipun kita melihat titik-titik risiko tapi relatively on track," tutupnya dengan nada optimis.