Prabowo dan Anies: Pertarungan Gaya Memimpin di Tengah Kritik Intelektual

Membandingkan kepemimpinan Prabowo dan Anies Baswedan seperti membandingkan dua alam yang berbeda. Ini bukan soal preferensi politik semata, tapi lebih pada perbedaan kualitas yang mencolok.

Gaya Prabowo cenderung mengandalkan simbol-simbol kekuatan. Retorikanya besar, namun desain kebijakannya kerap lemah. Ia sensitif terhadap kritik dan cenderung sentralistik. Reaktif.

Sebaliknya, Anies lebih banyak berbasis data dan riset. Ia kerap menjelaskan kebijakannya secara rasional. Gaya kepemimpinannya kolaboratif, deliberatif, dan yang penting terbuka terhadap masukan.

Rocky Gerung menyimpulkannya dengan tajam: “Anies berpikir. Prabowo memerintah. Negara modern butuh pemikir.”

Anies banyak diakui unggul dalam hal "policy design". Ia merumuskan masalah, menentukan instrumen, dan menyiapkan evaluasi. Prabowo? Sering berhenti pada slogan dan perintah. Makanya ada seloroh yang beredar, “Prabowo cocok merebut kekuasaan. Anies lebih siap mengelolanya.”

Kecerdasan Anies bukan cuma dari bangku akademik. Ia punya kemampuan membaca kompleksitas sosial. Ia bicara dengan data, bukan amarah. Ia menjelaskan, bukan mengancam. Prabowo, di sisi lain, mengandalkan kecerdasan instingtif. Kuat secara emosional, tapi kerap lemah secara konseptual.

Andai Prabowo benar-benar menempatkan bangsa di atas egonya, memberi peran besar kepada Anies Baswedan bukanlah ancaman. Itu justru bisa jadi solusi.

Intinya, Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang pandai berpidato. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang berpikir. Prabowo harus tahu diri. Bukan demi Anies. Tapi demi Indonesia, agar cita-cita negara yang adil dan makmur itu bukan sekadar mimpi.

Nafsu Kuasa: Ketika Ambisi Mengalahkan Akal dan Amanah

Nafsu kuasa itu berbahaya. Baik psikologi modern maupun khazanah Islam sepakat soal ini. Dalam politik, Lord Acton sudah mengingatkan: "“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”" Kekuasaan, kalau tak dikendalikan, bisa membuat seseorang merasa kebal.

Psikolog David McClelland dari Harvard membedakan kekuasaan jadi dua: "personalized power" dan "socialized power". Yang pertama bersumber dari ego dan ambisi pribadi ingin menguasai dan mengendalikan. Inilah yang melahirkan pemimpin yang defensif dan anti kritik. Yang kedua adalah kekuasaan yang tujuannya untuk melayani. Krisis sering muncul ketika negara dipimpin oleh tipe pertama.

Erich Fromm, psikolog humanistik, punya pandangan lebih dalam. Menurutnya, nafsu berkuasa sering jadi kompensasi atas ketakutan batin dan kehampaan jiwa. Kekuasaan dijadikan tameng untuk menutupi rasa tidak aman. Itu sebabnya pemimpin yang haus kuasa biasanya alergi pada perbedaan pendapat.

Islam sudah lama memperingatkan hal ini. Imam Al-Ghazali dalam “Ihya’ Ulumuddin” menegaskan, cinta jabatan lebih berbahaya daripada cinta harta. Karena jabatan bisa merusak bukan hanya si pemegangnya, tapi juga masyarakat luas. Ibnu Taimiyah juga menekankan, kekuasaan itu amanah, bukan kehormatan. Orang yang mengejarnya dengan nafsu, biasanya justru tak layak memikulnya.

Rasulullah Saw bahkan melarang ambisi jabatan. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda agar kita tidak meminta-minta kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang diperoleh lewat ambisi akan membuat seseorang ditinggalkan tanpa pertolongan Allah. Ini peringatan yang sangat dalam.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, nafsu kuasa terlihat ketika seorang pemimpin enggan mengevaluasi diri, mempertahankan kabinet yang gagal, dan menutup telinga dari kritik. Mereka lebih sibuk menjaga gengsi ketimbang memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, pemimpin yang rasional justru tak tergesa mengejar tahta. Fokus mereka ada pada desain kebijakan dan keberlanjutan.

Di sinilah perbedaannya jadi jelas. Ambisi kekuasaan cenderung melahirkan gaya memerintah yang keras tapi rapuh. Sementara kepemimpinan yang tenang, berbasis ilmu, dan rendah hati justru membuka ruang untuk koreksi dan perbaikan. Sejarah, psikologi, dan ajaran Islam sepakat: negara rusak bukan karena kurang pemimpin kuat, tapi karena terlalu banyak pemimpin yang dikuasai nafsu kuasa. "Wallahu azizun hakim."

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.