Di sisi lain, Anwar tampak khawatir dengan preseden yang tercipta. Apa pun alasan di baliknya, menggulingkan paksa seorang kepala pemerintahan lewat campur tangan eksternal dinilainya sangat berbahaya. Ia merasa batasan-batasan fundamental dalam hubungan antarnegara mulai terkikis. Kerangka hukum internasional pun terancam lemah.
“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri,” tegasnya lagi.
Sejarah, lanjut Anwar, sudah sering membuktikan hal ini. Perubahan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar biasanya justru memicu masalah baru. Apalagi di Venezuela, negara yang sudah bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi dan tekanan sosial yang begitu dalam. Imbasnya bisa lebih buruk.
Prinsip Malaysia dalam hal ini jelas. Penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional adalah pondasi untuk menjaga perdamaian. Menurut Anwar, jalan yang lebih masuk akal adalah dengan dialog dan upaya meredakan ketegangan. Hanya dengan keterlibatan yang konstruktif, hasil yang melindungi warga sipil dan aspirasi rakyat Venezuela bisa tercapai, tanpa menambah penderitaan yang sudah ada.
Artikel Terkait
Bank Dunia: Ekspor Komoditas dan Subsidi BBM Jadi Bantalan Ekonomi Indonesia
Anggota DPR Desak Polri Tindak Tegas Premanisme Usai Kasus Pengeroyokan di Purwakarta
Tabrakan Beruntun di Jalur Purworejo-Magelang Tewaskan Satu Orang
Presiden Prabowo Buka Munas IPSI, Dukung Pencak Silat Menuju Olimpiade