Hatta dan Politik Kejujuran: Ketika Moralitas Menjadi Fondasi Kekuasaan

Kejujuran sebagai Etika Kekuasaan: Membaca Politik dari Kacamata Hatta

“Pemimpin yang baik ialah yang tahu batas kekuasaannya.”

Bagi Mohammad Hatta, kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Sama sekali bukan. Politik, dalam pandangannya, harus menjadi sarana etis untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, peringatannya soal kejujuran itu bukan sekadar nasihat moral yang klise. Itu adalah fondasi berpikir kenegaraan. Dalam satu kalimat singkat itu, Hatta sebenarnya sedang merumuskan krisis terbesar dalam politik: kebohongan bukan cuma kesalahan, melainkan cacat karakter yang fundamental.

Sebuah bangsa tidak runtuh karena kekurangan orang pintar. Ia ambruk ketika ketidakjujuran dinormalisasi, menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri. Bayangkan, ketika kebohongan dijadikan alat komunikasi politik resmi, negara pada dasarnya sedang mengajari warganya untuk hidup dalam kepalsuan yang dilegalkan. Situasi yang berbahaya, bukan?

Hatta paham betul. Kekuasaan tanpa moral akan selalu berjarak dengan rakyat. Jarak itu lama-lama jadi jurang. Maka, tak heran ia memilih mundur dari jabatan wakil presiden saat prinsipnya tak lagi sejalan dengan praktik kekuasaan yang ada. Di tengah dunia politik yang kerap memuja jabatan, pengunduran diri Hatta adalah pernyataan moral yang radikal. Ia menunjukkan bahwa integritas lebih utama daripada jabatan.

Di sisi lain, ketegasan dalam politik sering disalahartikan. Banyak yang mengira tegas berarti menutup kritik dan bersikap otoriter. Padahal, bagi Hatta, ketegasan justru lahir dari kesadaran akan batas. Pemimpin yang tegas adalah dia yang berani berkata "cukup" pada dirinya sendiri. Menolak godaan untuk memperluas kuasa dengan cara-cara manipulatif. Serta menahan diri untuk tidak mempermainkan hukum hanya demi kepentingan sesaat.

Soal ini, Hatta memberi contoh nyata. Ketegasan tanpa kesantunan, pada akhirnya, hanyalah wajah lain dari kesewenang-wenangan. Kekuatan moral tak selalu butuh suara keras. Hatta sendiri berbicara pelan, tapi pikirannya tajam dan prinsipnya kokoh. Dalam iklim politik kita yang gemar retorika bombastis, keteladanan semacam ini terasa asing, tapi justru sangat relevan.

“Demokrasi tidak akan hidup bila tidak disertai kejujuran.”

Peringatan itu jelas. Demokrasi yang kehilangan kejujuran akan berubah jadi prosedur kosong belaka. Pemilu tetap berlangsung, pidato-pidato tetap berkumandang, tapi keputusan penting sudah ditentukan oleh segelintir elite di balik layar. Rakyat dilibatkan secara formal, namun dikeluarkan secara substansial. Inilah yang disebut demokrasi tanpa etika, sebuah bahaya yang sudah Hatta peringatkan sejak republik ini berdiri.

Kebohongan politik itu jarang datang dalam bentuk yang kasar dan gamblang. Ia lebih sering menyelinap sebagai statistik yang dipilih secara selektif, janji kampanye yang sengaja dibiarkan kabur, atau kebijakan yang diklaim pro-rakyat tapi justru menyengsarakan rakyat kecil. Ketika pola ini terjadi berulang-ulang, kebohongan perlahan tak lagi terasa salah. Ia berubah menjadi norma baru yang diterima begitu saja.

Hatta menolak keras politik yang memanfaatkan rakyat cuma sebagai alat legitimasi. Baginya, rakyat adalah tujuan, bukan sekadar instrumen. Maka, mempermainkan harapan rakyat dengan janji palsu adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita republik yang diperjuangkan dengan susah payah.

Kebijaksanaan politik juga menuntut keberanian untuk tidak populer. Hatta berkali-kali mengambil posisi yang justru tidak menguntungkan dirinya sendiri, semua demi menjaga kesehatan moral bangsa. Ia paham, keputusan yang benar hari ini mungkin tidak disukai banyak orang, namun ia akan dikenang sebagai fondasi keadilan untuk masa depan.

Pemimpin yang bijak, menurut logika ini, tidak akan alergi terhadap kritik. Ia tak menyamakan kritik dengan ancaman, dan tak menganggap oposisi sebagai musuh yang harus dihabisi. Dalam demokrasi yang sehat, kritik sejatinya adalah mekanisme koreksi, bukan gangguan stabilitas.

Jadi, anti-bohong dalam kerangka pikir Hatta bukan cuma urusan etika pribadi semata. Ini adalah tanggung jawab politik yang berdampak luas. Kebohongan yang diucapkan penguasa punya efek berlapis: merusak kebijakan, menyesatkan publik, dan yang paling parah mengajarkan generasi berikut bahwa kebenaran bisa ditawar-tawar.

Bangsa yang besar, kata Hatta, bukan cuma bangsa yang merdeka secara politik. Lebih dari itu, ia harus merdeka secara moral. Kemerdekaan tanpa kejujuran hanyalah pergantian penguasa, bukan pembebasan rakyat yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukanlah lamanya seseorang berkuasa. Melainkan keutuhan nurani yang dipegang teguh. Tegas dalam prinsip. Santun dalam bersikap. Bijak dalam mengambil keputusan. Dan jujur tanpa syarat.

Itulah warisan politik Mohammad Hatta. Bukan sebagai romantisme sejarah belaka, tapi sebagai standar moral yang seharusnya masih hidup dan diperjuangkan hari ini. Ya, begitulah.