Gus Aam Serukan PBNU Tak Tunduk pada Tekanan, Tegaskan Keputusan Pleno Final

"Istilah 'Musyawarah Kubro' itu sendiri tidak pernah ada. Tidak tercantum," tegasnya.

Lebih jauh ia mempertanyakan kewenangan pihak pengundang, yaitu Mustasyar. Lembaga penasihat ini, menurutnya, tidak berhak mengundang seluruh fungsionaris NU dari tingkat pusat hingga cabang.

"Mustasyar itu bukan institusi eksekutif atau legislatif di tubuh NU. Wewenangnya cuma memberi nasihat, titik. Selesai sudah tugasnya setelah nasihat diberikan, diminta atau tidak," jelas Gus Aam.

Nasihat, lanjutnya, tak boleh dipaksakan apalagi dengan ancaman. Jika hal itu terjadi, berarti Mustasyar telah melampaui kewenangannya dan menciptakan preseden buruk bagi organisasi.

Dengan demikian, apapun hasil "Musyawarah Kubro" tetaplah sekadar rekomendasi dari forum kultural. Forum seperti itu tetap dihormati sebagai bagian dinamika demokrasi internal NU. Namun begitu, satu hal yang harus jelas: ia tak bisa mengubah atau memengaruhi keputusan resmi organisasi yang sudah diputuskan secara konstitusional.

Gus Aam lalu menyatakan dukungannya. Ia bersama para keturunan pendiri NU, kyai, habaib, akademisi, hingga purnawirawan siap mendampingi Rais Aam dan Syuriah.

"Kami akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan mengamankan keputusan Rapat Pleno 9 Desember itu. Ini kami lakukan karena kami ingin PBNU kembali seperti di era KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Chasbullah, di mana Rais Aam benar-benar memegang kendali," paparnya.

Harapannya, kebijakan PBNU bisa kembali ke pangkuan Rais Aam dan Syuriah di semua tingkatan.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan keyakinannya.

"Inilah satu-satunya cara untuk mengembalikan marwah dan martabat PBNU, menjunjung tinggi roh dan jati dirinya," pungkas Gus Aam Wahib Wahab.