Di sisi lain, Khozinudin tak lupa menyoroti rekam jejak. Ia menyebut polarisasi sosial-politik justru menguat di era Jokowi. Dari dikotomi "cebong-kampret", stigma "kadrun", hingga beragam konflik lain. "Sejak era Jokowi, bangsa ini terbelah," tegasnya. Presiden dinilainya gagal menjadi pemersatu, dan hanya jadi pemimpin bagi kelompok pendukungnya saja.
Kredibilitas pernyataan Jokowi pun dipertanyakan. Khozinudin menyelipkan kilas balik soal klaim-klaim sebelumnya yang dinilai meleset dari kenyataan. Sebut saja proyek mobil Esemka atau janji bahwa anaknya tak akan terjun ke politik.
Lalu, bagaimana seharusnya? Dalam konteks penegakan hukum, Khozinudin bersikukuh pada satu hal: uji forensik independen. Ijazah Jokowi harus diperiksa oleh lembaga yang benar-benar netral, jauh dari intervensi. Universitas Indonesia atau BRIN bisa jadi pilihan.
"Jangan sampai kasus ini mengulang polemik hasil forensik Polri seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua," katanya.
Pesan akhirnya jelas. Sebagai figur besar, pengaruh Jokowi terhadap institusi seperti Polri tak bisa dianggap enteng. Maka, satu-satunya jalan untuk objektif dan menjaga kepercayaan publik adalah melalui uji lab forensik oleh pihak independen. Tanpa itu, kebenaran hanya akan jadi bahan perdebatan yang tak berujung.
Artikel Terkait
Ini Tata Cara dan Waktu yang Tepat untuk Puasa Qadha Ramadhan
KPK Cabut Status Tahanan Rumah, Yaqut Kembali ke Rutan
Ambulans Terjebak Macet Parah di Jalur Cibadak Akibat Motor Ngeblong
Tudingan Jual Beli SK Kepengurusan Rp5 Miliar Guncang KNPI Sulsel