Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan Se-Kalimantan Barat Dimatangkan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat menggelar rapat persiapan untuk peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang akan dilaksanakan secara serentak se-Kalbar. Rapat koordinasi ini diadakan di Ruang Rapat Yasonna dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta berbagai instansi terkait, sebagai wujud sinergi strategis untuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, secara resmi membuka rapat. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari audiensi sebelumnya dengan Gubernur Kalimantan Barat. Zuliansyah menyoroti bahwa perluasan akses bantuan hukum hingga ke wilayah desa dan kelurahan merupakan agenda prioritas untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, A. Manaf, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung suksesnya acara peresmian ini. Manaf menekankan bahwa penyelenggaraan kegiatan berskala regional ini memerlukan koordinasi yang solid lintas biro, termasuk peran serta aktif dari Diskominfo, Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan.

Kesepakatan Penting dalam Rapat Persiapan

Rapat persiapan ini berhasil merumuskan sejumlah poin kesepakatan kunci untuk kelancaran acara. Beberapa kesepakatan tersebut meliputi:

• Penyusunan Surat Keputusan Bersama mengenai struktur kepanitiaan.
• Pelibatan penuh instansi pendukung dari berbagai sektor.
• Finalisasi daftar undangan untuk pejabat teras yang akan hadir.
• Penyusunan gambaran awal rangkaian acara yang mencakup penyerahan piagam penghargaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Lokasi peresmian juga telah ditetapkan akan berpusat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Komitmen Kuat Wujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen kuat institusinya untuk memastikan akses keadilan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk hingga tingkat paling bawah. Beliau menekankan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum ini bukan sekadar acara seremonial belaka, melainkan sebuah langkah strategis dan nyata dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Jonny Pesta Simamora menyampaikan, "Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan ini adalah bentuk komitmen nyata kami untuk mendekatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan sinergi yang baik lintas sektor, kami sangat optimistis bahwa layanan bantuan hukum ini dapat benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling dasar. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan hak-hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terpenuhi."

Sebagai langkah tindak lanjut, Kanwil Kemenkumham Kalbar bersama Biro Hukum Provinsi akan segera mengadakan rapat lanjutan guna memfinalisasi seluruh aspek persiapan teknis dan administratif menjelang hari pelaksanaan. Kanwil Kemenkumham Kalbar menegaskan kembali bahwa kolaborasi dan kerja sama yang kuat antar seluruh instansi pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan peresmian Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Barat.