Kepala Desa Beraksi Lagi, Kali Ini Tuntut Kendali Penuh atas Dana Desa

Realitas di desa seringkali tak bisa menunggu prosedur yang berbelit. Seorang kepala desa di Jawa Tengah menggambarkan dilema ini dengan gamblang.

Di sinilah persoalan kepercayaan muncul ke permukaan. Negara tampaknya masih ragu dengan kapasitas desa mengelola anggaran secara mandiri. Kekhawatiran akan penyalahgunaan dana dijawab dengan pengetatan regulasi. Alhasil, dana desa yang awalnya dirancang untuk kemandirian, pelan-pelan berubah jadi alat distribusi kebijakan pusat.

Padahal, semangat awalnya adalah "pembangunan dari pinggiran". Desa diidealkan sebagai fondasi dan ujung tombak negara. Sayangnya, desa bukanlah entitas yang seragam. Desa pesisir, pegunungan, agraris, atau rawan bencana punya tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kebijakan seragam untuk semua justru berisiko mengabaikan keragaman itu dan membuat pembangunan kurang efektif.

Dalam pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya audit dan pengawasan. Poin ini relevan, tentu saja. Namun, audit seharusnya berfungsi sebagai koreksi, bukan pengganti kepercayaan. Pengawasan yang ketat tidak harus berakhir pada sentralisasi keputusan hingga ke hal-hal yang paling teknis.

Yang menarik, tuntutan kali ini menunjukkan kematangan politik desa. Mereka tak lagi cuma memperjuangkan kepentingan jabatan, tapi sudah mulai mengkritik desain kebijakan fiskal negara. Sebuah lompatan yang menunjukkan desa mulai naik kelas sebagai aktor yang paham relasi rumit antara stabilitas nasional dan kebutuhan lokal.

Negara yang kuat bukanlah negara yang mengendalikan setiap rupiah sampai ke level terbawah. Melainkan negara yang mampu membangun sistem pengawasan tanpa mematikan inisiatif dan kreativitas. Membebani desa dengan tanggung jawab besar tapi tanpa ruang kebijakan, hanya akan mengubah otonomi menjadi formalitas belaka.

Jika pembangunan dari pinggiran betul-betul ingin diwujudkan, negara harus berani menjalankan dua hal sekaligus: menjaga disiplin fiskal, dan memercayai desa sebagai mitra. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak cuma ditentukan di pusat kekuasaan. Ia juga ditentukan di ribuan desa yang, hingga detik ini, masih menunggu hal paling mendasar: kepercayaan.