Wamendagri Soroti Reformasi Birokrasi: Jangan Cuma di Atas Kertas, Harus Sampai ke Rakyat

Angka-angka pun jadi bukti. Realisasi APBD Sumedang disebutnya tinggi, melampaui target nasional. Inflasi di daerah itu juga terkendali. "Capaian ini harus dipertahankan, bahkan bisa jadi contoh," pintanya.

Lebih jauh, Wamendagri mengingatkan bahwa reformasi birokrasi adalah agenda wajib. Ini berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, utamanya untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi dalam memberantas korupsi.

Sebagai contoh konkret, ia menyebut langkah digitalisasi pelayanan di Sumedang. Sistem itu, katanya, punya efek samping yang bagus: meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat dalam urusan yang melibatkan anggaran.

"Dengan begitu, kesempatan untuk praktik yang tidak sehat bisa ditekan. Tidak ada ruang untuk kongkalikong," jelas Wiyagus.

Forum itu sendiri dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Dan Satriana. Seluruh jajaran Forkopimda dan pejabat terkait juga turut menyimak.