Wamendagri Soroti Reformasi Birokrasi: Jangan Cuma di Atas Kertas, Harus Sampai ke Rakyat

Di Gedung Negara Sumedang, Jumat lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus bicara blak-blakan. Intinya, reformasi birokrasi jangan cuma jadi urusan administrasi belaka. Harus ada dampak nyata yang dirasakan orang biasa.

"Bukan cuma soal patuh aturan di atas kertas," tegas Wiyagus. "Tapi hasilnya harus betul-betul sampai ke masyarakat. Soalnya, ujung-ujungnya kan kesejahteraan rakyat itu tujuan akhir kita semua."

Acara bertema "Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat" itu memang menyoroti hal mendasar. Menurut Wiyagus, reformasi birokrasi adalah fondasi. Tanpa itu, mustahil menciptakan pemerintahan yang efektif dan benar-benar hadir saat dibutuhkan.

Ia juga menekankan, gerak langkah di daerah harus selaras dengan visi Presiden, baik untuk lima tahun ke depan maupun menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini soal membangun sistem, bukan proyek sesaat.

Di sisi lain, Wiyagus tak pelit memberi apresiasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang dipuji karena komitmen dan keberaniannya, terutama dalam membuka tata kelola pemerintahan secara transparan. Isu anggaran jadi sorotan utama.

"Kalau seorang pemimpin berani buka semua, khususnya soal pengelolaan anggaran, itu langkah besar. Presiden juga selalu ingatkan, pastikan setiap rupiah benar-benar untuk rakyat. Tidak boleh keluar dari jalur itu," ujarnya tegas.