Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Bangkang Konstitusi Lewat Perpol 10/2025

“Ini adalah insubordinasi institusional level paling serius,” ujar Gatot. “Bukan sekadar personil membangkang, tapi membelokkan arah institusi dari kehendak konstitusi negara.”

Narasi ini kemudian membawanya pada sebuah pertanyaan besar tentang posisi Presiden. Hasil diskusi KAMI pada 11 Desember, yang dihadiri 23 orang, menghasilkan kesimpulan yang cukup mencengangkan.

“Jika Presiden tidak mengambil sikap keras,” kata Gatot menyampaikan kesimpulan forum itu, “akan terbentuk persepsi publik bahwa secara de jure Presiden RI adalah Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, tetapi secara de facto Presiden RI adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan keduanya dikendalikan oleh Jokowi.”

Menghadapi situasi seperti ini, Gatot punya sejumlah tuntutan keras untuk Presiden. Pertama, batalkan segera Perpol 10/2025 dengan Keputusan Presiden. Kedua, copot Kapolri beserta seluruh pejabat yang merancang aturan bermasalah ini.

Ketiga, lakukan audit menyeluruh terhadap segala langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Dan keempat, bentuk ulang struktur dan batas kekuasaan Polri melalui reformasi yang sungguh-sungguh dan segera.

Peringatannya di akhir pernyataan terasa sangat berat. “Jika Presiden tidak bertindak, akan tercipta preseden mematikan: lembaga penegak hukum bisa melawan hukum, anak buah bisa melawan komandan, institusi bisa melampaui negara,” tuturnya. “Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara.”

Sebagai catatan penutup, Gatot juga menyentil persoalan lain yang sedang membelit institusi berlambang perisai itu. Krisis kepercayaan publik. Ia menyoroti keterlibatan oknum dalam kasus narkoba dan judi online, plus penegakan hukum yang dianggap tebang pilih.

“Kelompok kritis justru mudah diproses,” kritiknya, “sementara perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan.”