KRITIK PENGUASA = GHIBAH?

Oleh: Arsyad Syahrial

Si Pudel kembali membuat ulah. Dalam tulisannya yang terbaru, ustaz yang kerap dianggap sebagai tokoh Neo Murji'ah itu membuat klaim yang cukup mengejutkan. Ia menyamakan begitu saja kritik terhadap kebijakan publik dengan perbuatan ghibah menggunjing aib pribadi. Padahal, dua hal ini jelas berbeda.

Di mana letak kesalahannya? Mari kita telusuri.

Pertama, soal definisi ghibah yang keliru.

Klaim bahwa mengkritik penguasa di luar pertemuan empat mata adalah ghibah yang haram, itu tidak tepat. Para ulama sebenarnya sepakat, ghibah punya pengecualian. Imam Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin, menegaskan: "Ghibah itu diperbolehkan untuk tujuan syar'i yang benar." Beliau menyebut setidaknya enam kondisi, di antaranya: memperingatkan umat dari keburukan, mengadukan kezaliman, dan meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran.

Nah, kebijakan penguasa yang zalim misalnya yang melegalkan kemaksiatan atau menyengsarakan rakyat itu masuk kategori "kemungkaran publik". Ini bukan aib pribadi seperti cacat fisik atau dosa di balik pintu kamar. Membicarakannya untuk mengingatkan bahaya justru bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan ghibah.

Kedua, keutamaan mengkritik penguasa lalim.

Ada yang bilang kritik harus diam-diam. Tapi lihatlah pujian Nabi ﷺ. Beliau bersabda, "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa lalim lalu memerintahkannya dengan yang ma'ruf dan melarangnya dari yang munkar, lalu ia dibunuh." (HR al-Hakim).

Hadits ini jelas memuji keberanian. Kata "di hadapan" di sini tak harus berarti ruang tertutup. Ia bisa berarti menyuarakan kebenaran secara langsung, di mana pun, meski penguasa tak suka.

Ketiga, praktik para Sahabat justru menunjukkan kritik terbuka.

Kalau mengkritik di depan umum itu haram mutlak, tentu para Sahabat Nabi ﷺ akan jadi yang pertama menghindarinya. Nyatanya? Tidak.