Bencana Sumatra: Ketika Korupsi dan Izin Hutan Menyapu Nyawa Rakyat

9 Desember 2025 – Memperingati Hari Anti Korupsi

Rakyat Lapar dan Dibantai Bencana Karena Korupsi

Oleh MN Lapong

Banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar tak hanya meninggalkan lumpur. Ia meninggalkan jenazah. Rakyat tak berdosa meregang nyawa, ada yang ditemukan syahid, terkubur bersama gelondongan kayu hasil tebangan perusahaan. Legal atau ilegal, kuasa mereka ternyata lebih kuat. Kita jadi bertanya-tanya, dengan geram: Republik Indonesia ini masih utuh, atau malah ada republik lain di dalamnya?

Judulnya mirip sinetron: “Paradoks Bencana Indonesia, Negara Kalah Sama Cukong?!” Baru-baru ini Kemenhut menyegel 4 perusak hutan di Sumut yang dituding sebagai biang kerok banjir. Delapan lainnya konon menyusul. Tapi pertanyaan paling menyakitkan justru sederhana: kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu air bah menerjang dan merenggut nyawa dulu?

Menurut sejumlah saksi dan laporan, negara sebenarnya ikut andil dalam “pembantaian” ini. Caranya? Lewat pemberian izin lahan untuk kawasan industri, semua atas nama investasi. Akibatnya, prikemanusiaan dan prikeadilan dalam konstitusi jadi nisbi, kabur. Hanya segelintir orang diuntungkan, sementara warga lokal jadi korban keganasan ekologis yang didaulat oleh negara sendiri.

Mengapa ini bisa terjadi?

Dengan nada getir, publik punya satu kesimpulan: “Semua terjadi karena korupsi. Kongkalikong pejabat dengan pengusaha, dibungkus rapi dengan regulasi investasi.” Asumsi ini terdengar klise, tapi faktanya berkata lain. Di era Jokowi, misalnya, Revisi UU KPK justru dimandulkan. Ini didahului oleh pemandulan sejumlah UU lain, puncaknya adalah UU Omnibus Law yang dikritik banyak pihak. Semuanya untuk kapitalisasi kepentingan cukong dan oligarki. Tentu saja, lagi-lagi, atas nama investasi.

Akibatnya, kemuliaan prikemanusiaan dan keadilan bagi kaum bumi putera cuma jadi mimpi. Mereka cuma bisa gigit jari, bersimbah air mata, menyaksikan hutan rampas dan lahan diambil paksa.

Kasus Rempang, sengketa tanah adat di Kalimantan dan Papua, perlawanan di Gunung Kendeng, hingga proyek PIK 2. Puluhan kasus agraria antara rakyat dan investor itu adalah bukti yang mengiris hati. Potret nyata dari paradoks yang memilukan.

Agus Wahid, seorang pengamat, memberi penekanan khusus pada tragedi Sumatra ini.

“Banjir Sumatra bukan hanya menelan korban manusia dalam jumlah besar, tetapi juga menghancurkan pemukiman, infrastruktur publik dan membinasakan ekosistem serta keanekaragaman hayati, terutama satwa,” katanya.

“Diksi pembantaian tak bisa dilepaskan. Ratusan manusia disapu tanpa pandang usia, etnis, dan gender. Satwa dan ekosistem digulung musnah secara bersamaan.”

Dia juga menyoroti lonjakan izin konsesi hutan. Misalnya, di era Menteri Kehutanan MS Kaban (2004-2009) seluas 589 ribu hektare. Angka itu melonjak drastis menjadi 1,6 juta hektare di masa kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Dari sini, kita bisa bilang investasi dan korupsi itu bagai dua sisi mata uang yang tak terpisah. Sistemik. Massif. Bahkan sudah dianggap wajar. Korupsi tak lagi dilihat sebagai perusak masa depan bangsa. Masyarakat pun, lelah mungkin, jadi permisif. Sikap anti korupsi memudar.

Bung Hatta pernah menggugat dengan narasi pedas: “Korupsi sudah jadi budaya bangsa.” Ngeri, bukan?

Rocky Gerung juga punya sindiran tajam. Katanya, ada jutaan rakyat kita yang tidur dengan perut kosong setiap malam. Narasi itu seperti gugatan langsung ke para elit dan pejabat yang sibuk dengan korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya saling melengkapi. Korupsi adalah kelaparan itu sendiri. Korupsi adalah bencana alam buatan yang menelan nyawa dan harta rakyat kecil. AmPuunN!

Prabowo, Pemberantasan Korupsi dan Omon-Omon

Lalu, bagaimana dengan pemimpin sekarang? Prabowo Subianto punya kemuliaan hati melihat bangsa ini, yang tertuang dalam visinya. Visi itu dipopulerkan lewat buku “Indonesian Paradoks” tahun 2012, saat ia mendapat mandat dari Gerindra untuk maju sebagai calon presiden. Paradoks itu merujuk pada kontradiksi menyakitkan: Indonesia kaya sumber daya, tapi rakyatnya banyak yang miskin.

Publik tentu berharap besar. Apalagi dengan semangatnya yang berapi-api memberantas korupsi. “Kalau perlu saya akan Uber koruptor sampai ke Antartika dan tidak pandang bulu,” ucap Prabowo suatu ketika. Ia pun sempat membuktikan dengan menjerat Riza Chalid, sang raja mafia minyak, meski penangkapan fisiknya belum berhasil.

Namun begitu, di tahun pertama pemerintahannya, drama penegakan hukum juga banyak disorot. Di samping prestasi, banyak pula cibiran. Kasus korupsi di KPK seperti kasus haji terasa mandek. Drama penangkapan Silvester Maturina, relawan handal Jokowi, yang sudah inkrah tapi tak kunjung dieksekusi kejaksaan, juga jadi bahan gunjingan.

Sekarang, Prabowo sedang diuji. Nyatanya, “Paradoks Indonesia” yang ia tulis dulu muncul faktual dalam bencana banjir Sumatra. Narasi itu menyeret semua elit politik, tak terkecuali Presiden.

Dari narasi “kebun sawit” Presiden, drama panggul beras Zulhas, hingga pernyataan-pernyataan yang dianggap “omon-omon” atau bluffing dari Menhut Raja Juli dan Kepala BNPN Suharyanto. Kegagapan pemerintah menghadapi bencana ini akhirnya berujung pada status bencana nasional.

Rocky Gerung bahkan menyebut pemerintah gagal mitigasi. Beberapa menteri, katanya, harusnya tahu diri dan mundur.

Jujur saja, banyak yang tak sedap di hati rakyat dan perlu dibenahi di lingkaran kepemimpinan Prabowo. Terutama sikap Presiden terhadap pejabat di sekitarnya. Lingkaran itu harusnya steril dulu dari fenomena paradoks, agar Presiden lebih leluasa melawan korupsi dan oligarki gelap yang masih bercokol lewat tangan-tangan elit di sekitarnya.

Korupsi yang dilakukan berjamaah di antara mereka hanya akan melahirkan kemelaratan rakyat dan bencana ekologis. Bencana yang sewaktu-waktu bisa berubah jadi bencana kemanusiaan, seperti yang kita saksikan.

Selama itu belum diatasi, rakyat akan selalu jadi korban. Korban ketidakadilan hukum, politik, dan ekonomi. Apapun yang dilakukan Presiden bisa dicurigai hanya sebagai gimmick politik belaka. Tak berarti bagi visi misi strategis pembangunan. Dan sudah bisa dipastikan, rakyat akan gigit jari lagi. Hidup sengsara di tengah target investasi dan pertumbuhan ekonomi yang semu.

Pada akhirnya, bagi rakyat Indonesia, semua itu mungkin cuma… omon-omon.

PN, 9 Desember 2025