"Semua harus bertanggung jawab atas tindakan ceroboh ini," tegas Muslim.
Menurutnya, membiarkan situasi seperti ini bukan sekadar pelanggaran konstitusi. Ini sudah masuk kategori makar. Dia mengambil contoh dari tetangga, Malaysia. Di sana, mantan PM Mahathir Mohamad pernah melaporkan PM Anwar Ibrahim ke polisi karena menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Mahathir menilai itu melanggar kedaulatan.
"Seharusnya itu jadi pelajaran bagi kita," sambungnya.
Dia mengingatkan, Indonesia bukan bagian dari China. Setiap perjanjian dagang, dalam bentuk apapun, jangan sampai membuat bangsa ini tunduk dan mengorbankan kedaulatan sendiri. Kekhawatirannya merambah ke proyek-proyek strategis lain.
"Segala bentuk kerjasama dengan China, seperti kereta WHOOSH atau IKN, yang berpotensi mengorbankan kedaulatan negara, itu adalah makar merangkak. Itu ancaman nyata."
Baginya, IMIP adalah bentuk nyata dari makar tersebut. Dia menegaskan, semua institusi negara presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN jangan sampai membiarkan hal ini. "Jangan sampai negeri ini perlahan tapi pasti mengalami 'Chinaisasi'," pungkas Muslim Arbi.
Artikel Terkait
Haru di Ueno Zoo: Panda Pulang, Diplomasi Memudar
Masa Depan Bukan Milik yang Punya Data Terbanyak, Tapi yang Tahu Cara Memaknainya
Gemuruh di Tengah Hujan: Longsor Cisarua Tewaskan Puluhan Jiwa
Penampilan Jadi Tuhan Baru: Saat Penilaian Hanya Berhenti di Kulit Luar