"Semua harus bertanggung jawab atas tindakan ceroboh ini," tegas Muslim.
Menurutnya, membiarkan situasi seperti ini bukan sekadar pelanggaran konstitusi. Ini sudah masuk kategori makar. Dia mengambil contoh dari tetangga, Malaysia. Di sana, mantan PM Mahathir Mohamad pernah melaporkan PM Anwar Ibrahim ke polisi karena menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Mahathir menilai itu melanggar kedaulatan.
"Seharusnya itu jadi pelajaran bagi kita," sambungnya.
Dia mengingatkan, Indonesia bukan bagian dari China. Setiap perjanjian dagang, dalam bentuk apapun, jangan sampai membuat bangsa ini tunduk dan mengorbankan kedaulatan sendiri. Kekhawatirannya merambah ke proyek-proyek strategis lain.
"Segala bentuk kerjasama dengan China, seperti kereta WHOOSH atau IKN, yang berpotensi mengorbankan kedaulatan negara, itu adalah makar merangkak. Itu ancaman nyata."
Baginya, IMIP adalah bentuk nyata dari makar tersebut. Dia menegaskan, semua institusi negara presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN jangan sampai membiarkan hal ini. "Jangan sampai negeri ini perlahan tapi pasti mengalami 'Chinaisasi'," pungkas Muslim Arbi.
Artikel Terkait
IHSG Melemah 0,37%, Analis Soroti Potensi Koreksi dan Peluang Penguatan
BSI Gelar Festival Ramadan di Makassar, Tawarkan Diskon Umrah hingga DP 0% Kendaraan
IJTI Peringatkan Perjanjian Dagang RI-AS Ancam Media Nasional
Pembentukan DOB Luwu Raya Tertunda, Tunggu Regulasi dan Keputusan Pusat