Bima Arya: Tak Sanggup Itu Boleh, Tapi Jangan Tinggalkan Daerah Bencana

Di tengah situasi darurat banjir yang melanda sejumlah wilayah, pernyataan beberapa kepala daerah yang mengaku tak sanggup menangani bencana mendapat respons dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Menariknya, Bima justru mewajarkan pengakuan ketidaksanggupan itu. Menurutnya, justru dengan pengakuan jujur itu, kebutuhan riil di lapangan bisa terdata dengan jelas.

"Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya," ujar Bima Arya di Indonesia Arena, Sabtu (6/12).

"Berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain," lanjutnya.

Nah, soal bantuan, ia menjamin pemerintah pusat tak akan tinggal diam. Presiden sudah memerintahkan untuk membantu semua daerah yang terdampak. Anggarannya pun konon sudah dialokasikan. Bima tampak yakin penanganan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa cepat teratasi lewat kolaborasi.

"Secara anggaran ada bantuan dari pusat, dari kementerian terkait, PU misalnya, [Kementerian] Perumahan," paparnya.

Tak cuma itu, ia menyebut ada sumbangan dari provinsi-provinsi yang kondisi fiskalnya lebih kuat. Dukungan di lapangan juga disebutnya masif. "TNI Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana itu aktif sekali di sana. Jadi sistem ini sudah bekerja. Sudah bergerak semua."

"Jadi kita insya Allah mampu untuk mengatasi ini dengan bersama-sama," pungkas Bima.

Namun begitu, ada satu hal yang justru disesalinya. Yaitu jika ada kepala daerah yang tak hanya mengaku tak sanggup, tapi juga memilih untuk absen secara fisik dari wilayahnya yang sedang dilanda musibah. Padahal, di saat-saat genting seperti ini, kehadiran seorang pemimpin di tengah warganya adalah sesuatu yang krusial.

"Kami sangat menyesalkan kalau ada kepala daerah yang tanpa seizin dari gubernur dan Mendagri, kemudian meninggalkan [daerahnya]," tegas Bima kepada para wartawan.

"Karena apa pun itu, kalau hari ini situasinya adalah tanggap darurat, hari ini situasinya memerlukan keberadaan fisik di lapangan. Walaupun [banjir] sudah surut, tetapi kan harus mengantisipasi," jelas dia lebih lanjut.

Untuk kasus seperti ini, Kemendagri tak akan segan memberi sanksi. Seperti yang menimpa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi umrah saat daerahnya sedang berjuang menghadapi bencana. Menurut Bima, inspektur khusus sudah diturunkan untuk memeriksa kasus tersebut.

"Tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Bima Arya kembali menegaskan harapannya. Ia meminta setiap kepala daerah untuk betul-betul memimpin langsung di lapangan, bersama Forkopimda, dan bertanggung jawab penuh atas penanggulangan bencana ini.

"Saya kemarin, kami keliling ke semua provinsi itu ya, dan semua kepala daerah di sana hadir langsung," imbuhnya, menggambarkan situasi yang seharusnya terjadi di setiap daerah terdampak.