Banjir Sumatera: Bencana Alam atau Kegagalan Negara?

Banjir bandang kembali menyapu Sumatera. Air yang mengamuk itu tak hanya menghanyutkan rumah dan nyawa, tapi juga membuka kembali luka lama yang tak kunjung sembuh. Setiap tahun, ceritanya serupa: hujan deras, air naik, korban berjatuhan. Lalu, muncul jawaban yang itu-itu lagi: "Ini musibah alam." Seolah-olah alamlah satu-satunya biang keladi, sementara kesalahan kita sendiri tenggelam dalam lumpur dan kesunyian.

Padahal, kalau kita mau jujur melihat data, faktanya terang benderang. Tujuh puluh persen Daerah Aliran Sungai di negeri ini kondisinya sudah kritis. Laju deforestasi? Masih tinggi sekali, puluhan ribu hektar hilang tiap tahun. Di sisi lain, izin untuk tambang dan perkebunan skala besar justru terus dikeluarkan, seolah tanpa kendali. Penataan ruang pun kerap kali lebih memihak pada kepentingan modal ketimbang keselamatan orang banyak. Maka jangan heran, hujan yang seharusnya jadi berkah malah berubah jadi petaka. Ini bukan soal alam yang makin ganas, tapi lebih tentang tata kelola negara yang bobrok.

Kita memang gemar menyalahkan cuaca. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: adakah sistem yang bisa mencegah bencana, bukan cuma bereaksi setelah segalanya terjadi?

Jawabannya sebenarnya ada. Dan sejarah peradaban Islam punya buktinya.

Dalam pandangan Islam, mengelola wilayah bukanlah perkara serampangan. Ada prinsip tegas di sana: manusia adalah pemegang amanah dari Allah untuk menjaga bumi. Negara, dalam hal ini, punya tanggung jawab besar untuk menegakkan amanah itu. Hutan, sungai, sumber daya alam semua itu adalah milik umum. Bukan barang dagangan yang bisa diserahkan begitu saja pada korporasi untuk dikeruk habis-habisan.

Dulu, negara Islam membangun infrastruktur yang matang. Kanal, bendungan, sistem irigasi yang canggih untuk zamannya, semuanya dikelola dengan serius. Bahkan ada lembaga khusus, hisbah, yang mengawasi agar aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. Saat bencana datang, responnya pun nyata. Negara hadir dengan cepat, bukan untuk pencitraan, tapi untuk pelayanan. Bantuan langsung dari baitul maal, evakuasi yang terorganisir, jaminan hidup bagi para korban semua dijalankan.

Model tata kelola seperti ini bukanlah khayalan. Ia pernah nyata dan berfungsi melindungi manusia berabad-abad lamanya. Rahasianya sederhana: keputusan politik tidak dikendalikan oleh para pemilik modal, melainkan tunduk pada hukum Ilahi.

Bandingkan dengan kondisi sekarang. Izin eksploitasi bisa didapat dalam sekejap, sementara pembangunan tanggul pengendali banjir bisa molor bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan meraup keuntungan triliunan dari tanah yang sama yang kini menenggelamkan kampung warga. Pemerintah? Seringkali sibuk mencari kambing hitam alih-alih solusi yang mendasar.

Menurut sejumlah saksi dan laporan di lapangan, bencana di Sumatera ini seharusnya jadi wake-up call. Ini lebih dari sekadar tragedi alam; ini adalah tragedi tata kelola.

Selama kita masih memandang alam hanya sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi sebuah logika kapitalisme yang rakus maka bencana akan terus berulang. Yang kita butuhkan bukan cuma bantuan sesaat. Kita butuh perubahan sistem yang radikal. Perubahan paradigma berpikir.

Islam menawarkan jalan keluar: sebuah tata kelola yang adil, amanah, dan benar-benar berpihak pada manusia, bukan pada modal.

Nah, sekarang pertanyaan besar menghadang kita: Mau terus menambal sulam sistem yang sudah bocor di mana-mana? Atau berani kembali pada sistem yang pernah membuat peradaban berdiri tegak dan menjaga bumi dengan baik?

Wallahu a'lam bishowab.

Selvi Sri Wahyuni, M.Pd