Survei Celios: Bahlil Lahadalia hingga Natalius Pigai Jadi Menteri dengan Kinerja Terburuk

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) baru saja merilis hasil survei mengejutkan tentang kinerja para pejabat tinggi dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang melibatkan pakar dan ahli kebijakan publik ini mengungkap daftar menteri dan kepala badan yang dinilai memiliki performa terburuk.

Peringkat Teratas Menteri dengan Kinerja Terburuk

Hasil riset Celios menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di posisi puncak dengan nilai kinerja minus 151 poin. Pencapaian negatif ini menjadikannya pejabat dengan penilaian terendah menurut para ahli.

Di peringkat kedua, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meraih nilai minus 81 poin. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempati posisi ketiga dengan perolehan minus 79 poin.

Daftar Lengkap 10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk

Berikut adalah daftar lengkap 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk menurut survei Celios:

1. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (-151 poin)
2. Kepala BGN, Dadan Hindayana (-81 poin)
3. Menteri HAM, Natalius Pigai (-79 poin)
4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56 poin)
5. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (-36 poin)
6. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (-34 poin)
7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan (-22 poin)
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14 poin)
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10 poin)
10. Menteri ATR, Nusron Wahid (-7 poin)

Desakan Reshuffle Kabinet dari Celios

Celios menilai rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja para pejabat ini menjadi sinyal kuat perlunya perombakan kabinet. Lembaga ini menyatakan bahwa evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya.

Dalam laporannya, Celios menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah korektif yang tidak bisa ditunda. Mereka menilai sebagian menteri bukan hanya gagal menjalankan tugas, tetapi juga menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto.

Evaluasi publik terbaru ini secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk, yang dinilai tidak hanya gagal bekerja, tetapi juga menjadi beban politik dan moral bagi pemerintahan saat ini.