Pemerintah memutuskan untuk tidak menetapkan status bencana nasional atas banjir di Sumatera. Keputusan ini, tentu saja, memantik banyak tanya. Ada apa sebenarnya?
Menurut sejumlah pengamat, alasan di baliknya mungkin lebih kelam. Jika status bencana nasional ditetapkan, sorotan internasional akan mengarah ke pulau itu. Dan yang akan terlihat jelas adalah bagaimana sumber daya alam Sumatera dikeruk habis-habisan, lalu ditinggalkan dalam keadaan rusak. Mungkin, ini cara agar dunia tidak melihat kekejian sistem yang dibiarkan berjalan.
"Apa perlu bencana itu melanda anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional?"
Pertanyaan retoris itu menggigit. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Penulis dengan berani menyebut nama: Zulkifli Hasan. Masa jabatannya di Kementerian Kehutanan disebut-sebut bertepatan dengan maraknya izin pelepasan kawasan hutan. Izin-izin yang diduga menjadi pemicu utama kerentanan daerah itu terhadap banjir.
Sekarang, akun media sosialnya ramai-ramai diminta ditutup komentarnya. Tapi penulis mengaku tidak takut. "Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak," tulisnya. Muak melihat pejabat tersenyum manis saat bagi-bagi sembako atau menghadiri panen raya, memakai topeng kesopanan. Di balik senyum itu, kata dia, tersimpan niat yang membiarkan hutan Sumatera digilas oleh truk-truk tambang.
Artikel Terkait
Roy Suryo: 99,9% Palsu dan SP3 yang Menguatkan Kecurigaan
Dokter Tifa Tantang Transparansi: 709 Dokumen Jokowi Masih Jadi Misteri
Banjir Rendam Cakung, Brimob Sigap Evakuasi Warga dan Dokumen Penting
Tim DVI Ambil Sampel DNA Keluarga Pramugari Korban Musibah Gunung Bulusaraung di Bogor