Sekolah Demokrasi Angkatan VIII: Menjaga Pilar Bangsa dari Keruntuhan

Suasana di Universitas Paramadina pagi itu terasa berbeda. Ada nada prihatin yang menguar dari pidato Prof. Suharnomo, Rektor Universitas Diponegoro. Dengan suara tegas, ia menyatakan demokrasi kita butuh penguatan. Sekarang. Bukan cuma soal pemilu atau pergantian pimpinan, katanya. Tapi soal institusi yang kuat, yang bisa menopang legitimasi politik dan menjaga ruang publik tetap sehat. "Dalam situasi seperti ini, institusi demokrasi tidak boleh melemah apalagi runtuh," tegasnya.

Ia melanjutkan, dampaknya bakal serius. Bukan cuma untuk kebijakan hari ini, tapi untuk masa depan bangsa. Menurutnya, ketika lembaga pengawasan melemah dan kebebasan sipil tertekan, literasi demokrasi jadi kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi.

Di sisi lain, Dr. Handi Risza Idris dari Paramadina memulai dengan pertanyaan klasik. Mana dulu yang harus dibangun: demokrasi atau ekonomi? Tampak sederhana, tapi jawabannya ruwet. Di banyak negara Eropa, ekonomi dulu yang jadi fondasi sebelum demokrasi matang. Tapi Indonesia lain cerita. Reformasi 1998 bikin demokrasi dan ekonomi tumbuh bareng. Alhasil, sering keduanya diadu: fokus ke stabilitas ekonomi atau kebebasan politik?

Namun begitu, Handi bilang dilema itu sudah nggak relevan. Keduanya bukan pilihan yang saling menyingkirkan. Lihat saja potensi kita: bonus demografi, industri kreatif, sektor digital yang melesat, kekayaan alam yang melimpah. Tapi semua itu percuma tanpa tata kelola yang bagus. Dan tata kelola yang bagus cuma bisa lahir dari demokrasi yang sehat.

Begitu penegasannya.

Pembicara lain, ekonom Wijayanto Samirin, menyoroti pasang surut pemberantasan korupsi. Dalam diskusi yang sama, ia menelusuri dinamika KPK dari kelahirannya di tahun 2000 hingga sekarang. Menurutnya, lembaga antikorupsi ini butuh independensi dan penguatan di era pemerintahan baru.

ujar Wijayanto.