Di Semarang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan penjelasan terkait anggaran. Ia menegaskan, pihaknya telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp 181 triliun ke DPR. Anggaran besar ini, ditegaskannya, bukan untuk program makan bergizi gratis atau MBG.
"Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini," ujar Mu'ti, usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Pemprov Jawa Tengah, Selasa lalu.
"Kami dalam posisi menunggu keputusan (DPR)," tambahnya.
Lalu, untuk apa dana tambahan itu? Rupanya, prioritas pertama adalah menyelamatkan sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Banyak bangunan satuan pendidikan yang rusak dan perlu segera direvitalisasi.
"Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pendidikan," kata Sekjen PP Muhammadiyah itu.
Program kedua tak kalah penting: digitalisasi. Menyambut perintah Presiden, setiap sekolah akan dilengkapi dengan panel interaktif digital atau IFP. Tahun ini saja, rencananya lebih dari 325 ribu satuan pendidikan akan menerima perangkat tersebut.
"Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan," jelasnya.
Selain infrastruktur, nasib guru juga jadi perhatian. Ada program beasiswa bagi guru yang belum menyandang gelar D4 atau S1. Mereka akan mendapat bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester.
Artikel Terkait
4 Maret dalam Catatan Sejarah: Dari Penobatan Frederick I hingga Berdirinya Batavia
DPR Desak Pemerintah Lindungi PMI di Timur Tengah yang Memanas
OJK Uji Coba Produk Investasi Mirip Reksa Dana untuk Aset Kripto
Barcelona Menang 3-0, Atletico Madrid Lolos ke Final Copa del Rey