Di Balik Klaim Swasembada, Indonesia Masih Impor Ratusan Ribu Ton Beras

MURIANETWORK.COM - Euforia swasembada beras masih terus digaungkan. Tapi di lapangan, ceritanya agak berbeda. Faktanya, tak lama setelah Kementan menyita 250 ton beras impor ilegal di Sabang, data resmi justru menunjukkan angka impor yang tak bisa dibilang kecil.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, dari Januari hingga Oktober 2025, Indonesia mengimpor 364.300 ton beras. Nilainya mencapai 178,5 juta dolar AS. Beras-beras ini datang dari negara seperti Myanmar, Thailand, dan India.

Lalu, apa artinya ini? Di satu sisi, pemerintah kerap menyebut produksi dalam negeri aman dan surplus. Di sisi lain, angka impor tetap ada, meski diklaim punya tujuan khusus.

Moch Arief Cahyono, Kepala Biro Komunikasi Kementan, berusaha meluruskan persepsi ini. Dalam keterangan tertulisnya Senin lalu, ia menegaskan keras.

"Yang perlu dipahami publik, tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum."

Jadi, menurut Arief, impor yang terjadi bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Ini murni untuk hal-hal spesifik. Ia merinci, yang diimpor itu antara lain beras pecah atau menir untuk bahan baku industri. Lalu ada beras khusus untuk penderita diabetes, serta beras premium untuk restoran mewah dan hotel berbintang.

Tak ketinggalan, varian seperti basmati, jasmine, dan japonica yang memang tak diproduksi di sini. Intinya, jenis-jenis yang masuk pasar niche.

"Segmen industri harus berjalan," ujarnya, "tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas."

Poin ini yang terus ditekankan: impor khusus ini diklaim tidak akan mengganggu harga gabah di tingkat petani, juga tidak mempengaruhi pasar beras medium yang dikonsumsi mayoritas rakyat.

Lalu, Bagaimana dengan Produksi Lokal?

Arief menyebut kondisi produksi dalam negeri cukup aman. Bahkan surplus. Proyeksi BPS menyebutkan produksi beras bisa mencapai 34,79 juta ton. Angka itu, menurutnya, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan beras medium nasional.

"Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama."

Data dari BPS seolah membenarkan pemisahan kategori ini. Pudji Ismartin, Deputi BPS, menyampaikan bahwa seluruh impor 364,3 ribu ton selama periode Januari-Oktober itu tercatat sebagai beras khusus dan industri. Bukan yang untuk konsumsi umum.

Jadi, narasinya coba diarahkan pada dua hal yang berjalan paralel: swasembada untuk kebutuhan utama, dan impar terbatas untuk kebutuhan yang tak bisa dipenuhi lokal. Persoalannya, bagi sebagian orang, angka impor berapa pun tetap saja terasa mengganjal di tengah koar-koar swasembada. Itu realita yang tak bisa dipungkiri.