Ruang rapat Komisi IV DPRD Medan, Selasa lalu, diwarnai suara keras Ketuanya, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia tak menyembunyikan kekecewaannya. Sasaran utamanya? Bappeda Pemko Medan, yang memimpin tim ketangguhan banjir, dan juga Dinas Perkimcikataru kota itu. Inti persoalannya sederhana: banjir di Medan tak kunjung reda, sementara dana menganggur begitu saja.
Yang jadi sorotan Paul ada dua hal. Pertama, anggaran APBD Pemko Medan yang mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun sejak 2022. Dana itu memang dipakai, tapi hasilnya jauh dari kata memuaskan. Banjir tetap datang saban musim hujan.
"Penggunaannya tidak tepat sasaran. Pengerjaannya terkesan asal-asalan," tegas Paul.
Namun begitu, yang lebih membuatnya geram justru dana bantuan lain. Ada Rp1,5 triliun dari Bank Dunia yang sudah dianggarkan khusus untuk mengatasi banjir di Medan. Nilainya fantastis. Tapi, hingga kini dana itu belum juga dimanfaatkan secara optimal. Padahal, bandingkan dengan APBD yang selalu cepat 'dikerjakan'.
Paul pun menyiratkan sebuah kecurigaan. Ia mempertanyakan keras alasan di balik lambannya penanganan dana Bank Dunia itu.
Artikel Terkait
28 Dapur Umum Siap Saji 100 Ribu Porsi Harian untuk Korban Banjir Sumatera
Dedi Mulyadi Serukan Solidaritas Jabar untuk Korban Bencana Sumatera
Jembatan Kuta Blang Ambruk Diterjang Banjir, Akses Bireuen-Aceh Utara Lumpuh Total
Banjir Thailand Tewaskan 162 Jiwa, Pemerintah Siapkan Kompensasi Rp 1 Miliar