Menteri Sosial Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Barat

Rabu (4/3) lalu, Kantor Kementerian Sosial ramai oleh kunjungan tamu dari timur. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, beserta jajarannya diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul. Inti pertemuan mereka sederhana namun krusial: bagaimana menguatkan program perlindungan sosial di tanah Papua Barat.

Gus Ipul membuka pembicaraan dengan menyoroti tiga tugas utama dari Presiden. Fokusnya jelas: memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengembangkan Sekolah Rakyat, dan memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

"Landasan kita sudah jelas, ada di Pasal 34 UUD 1945," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, amanat konstitusi tentang memelihara fakir miskin dan anak terlantar itu diwujudkan melalui tiga pilar. Yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, dan tak ketinggalan, pemberdayaan sosial.

Dari sekian banyak program, Sekolah Rakyat jadi salah satu yang paling disorot. Bayangkan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga paling miskin, namun fasilitasnya disebut-sebut "seperti bintang lima". Itulah gambaran yang coba diwujudkan. Mekanismenya mengandalkan data sosial ekonomi, dan semua kebutuhan siswa akan ditanggung negara.

"Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa," terang Gus Ipul dengan semangat.

Lalu, ia menambahkan, "Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat."

Ia mendorong agar program ini jadi prioritas di Papua Barat. Alasannya kuat: pendidikan adalah instrumen kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan yang sudah turun-temurun. Gus Ipul pun meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan seluas kira-kira 7 hektare sebagai lokasi pembangunannya.

Di sisi lain, Gubernur Dominggus Mandacan menyambut baik perhatian pusat ini. Ia tak menampik bahwa kondisi geografis Papua Barat yang terdiri dari 7 kabupaten dan 91 distrik itu memang menantang.

"Keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas akses pendidikan," ucap Dominggus.

Ia bahkan sudah mengusulkan dua lokasi yang dinilai siap: Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

Pertemuan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan. Sekolah Rakyat yang nantinya dikelola pemprov harus diarahkan untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Tujuannya satu: manfaatnya harus sampai ke mereka yang paling membutuhkan, yang selama ini mungkin terpinggirkan.

Selain proyek strategis Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengucurkan bantuan sosial lain. Pada tahun 2025, alokasi untuk Papua Barat mencapai Rp200,844 miliar. Angka yang tidak kecil itu ditargetkan bisa menyentuh 68.248 keluarga penerima manfaat melalui berbagai program perlindungan yang ada.

Nampaknya, kolaborasi antara pusat dan daerah ini ingin memastikan bahwa program sosial ke depan tak lagi sekadar bantuan, tapi benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan. Berbasis data yang akurat, dan pada akhirnya, diharapkan bisa memutus kemiskinan dari akarnya.