Menteri Sosial Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Barat

Rabu (4/3) lalu, Kantor Kementerian Sosial ramai oleh kunjungan tamu dari timur. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, beserta jajarannya diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul. Inti pertemuan mereka sederhana namun krusial: bagaimana menguatkan program perlindungan sosial di tanah Papua Barat.

Gus Ipul membuka pembicaraan dengan menyoroti tiga tugas utama dari Presiden. Fokusnya jelas: memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengembangkan Sekolah Rakyat, dan memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

"Landasan kita sudah jelas, ada di Pasal 34 UUD 1945," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, amanat konstitusi tentang memelihara fakir miskin dan anak terlantar itu diwujudkan melalui tiga pilar. Yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, dan tak ketinggalan, pemberdayaan sosial.

Dari sekian banyak program, Sekolah Rakyat jadi salah satu yang paling disorot. Bayangkan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga paling miskin, namun fasilitasnya disebut-sebut "seperti bintang lima". Itulah gambaran yang coba diwujudkan. Mekanismenya mengandalkan data sosial ekonomi, dan semua kebutuhan siswa akan ditanggung negara.

"Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa," terang Gus Ipul dengan semangat.

Lalu, ia menambahkan, "Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat."