Kepala Sekolah Jadi Faktor Penentu Keberhasilan Sekolah Rakyat, Pengawasan Berkelanjutan Diperlukan

Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa posisi kepala sekolah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Ia menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja para kepala sekolah agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

“Sehingga mohon betul, monitoring terhadap kinerja, pendampingan terhadap kepala sekolah, pengembangan terhadap kepala sekolah dan seterusnya, ini bukan kegiatan diskret, yang kadang-kadang, tapi kegiatan yang terus menerus secara berkala,” ujar Prof. Nuh dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Selasa (9/6). Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran fundamental karena setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Prof. Nuh menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan menghasilkan output, melainkan juga dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, respons masyarakat berdasarkan apa yang dilihat (seeing), dirasakan (feeling), dan dinalarkan (analyzing) menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

“Sehingga tiga satuan itu, satuan seeing, feeling, dan analyzing itu menjadi penting ya. Meskipun tampaknya (Sekolah Rakyat) bagus sekali begitu, orang juga senang, tapi kalau nalarnya tidak dapat, pada kelompok tertentu tidak dapat itu,” katanya.

Lebih lanjut, Prof. Nuh juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran. Ia mengingatkan agar dana yang tersedia digunakan secara efisien namun tetap memberikan dampak maksimal. Bahkan, anggaran hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang bermanfaat.

“Nah optimasi yang kita maksudkan adalah proses yang sekarang menjadi tanggung jawab kita, optimalkan betul, jangan sampai kita terbuai dengan taruhlah kesanjungan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, seakan-akan apa saja yang kita minta diturutin, tapi kita pun juga sadar betul bahwa anggaran pemerintah pun juga terbatas,” ujar Prof. Nuh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, melaporkan bahwa hingga Selasa (9/6), dari 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi selama kurang lebih 11 bulan, sebanyak 59 sekolah telah terakreditasi. “Dari 59 itu, menyusul 37 Sekolah Rakyat rintisan sudah dilakukan visitasi dan insya Allah dalam waktu dekat juga nanti bisa keluar juga, menyusul 70 SR lainnya yang sedang juga dalam proses penjadwalan teman-teman BAN-PDM untuk melakukan proses visitasi di lapangan,” kata Robben Rico.

Mengenai pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 93 titik, terdapat kebutuhan sumber daya manusia yang mencakup kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk posisi kepala sekolah, 166 kepala sekolah yang sudah bertugas di sekolah rintisan akan tetap menjalankan perannya. Namun, diperlukan 33 kepala sekolah baru untuk mengisi lokasi-lokasi permanen yang sebelumnya tidak memiliki sekolah rintisan.

“Hari ini kita minta ada 99 kandidat di masing-masing lokasi nanti, ada 3 calon usulan dari pemerintah daerah, kepala sekolahnya yang diajukan kepada kita, untuk nanti kita seleksi seperti tahun lalu,” ujar Robben.

Adapun kebutuhan tenaga kependidikan dan guru saat ini tengah dalam proses rekrutmen. Total kebutuhan mencapai 5.127 tenaga kependidikan, 3.053 guru mata pelajaran dan kelas, serta 331 guru agama. “Hari ini sedang proses pendaftaran, dan nanti statusnya adalah P3K untuk penggajian dan kawan-kawannya, nanti masuk menjadi pegawai dari Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.