UNTUK MAS MENTERI KEHUTANAN

✍🏻 Ruly Achdiat Santabrata

Mas Menteri, pasti Anda sering mendengar kabar tentang hutan yang habis digantikan sawit. Reaksi pertama biasanya langsung menyalahkan masyarakat adat atau petani kecil yang menjual tanah leluhur mereka. Tapi mari kita tahan dulu tuduhan itu. Sebenarnya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam cerita panjang ini?

Memang benar, masyarakat menjual tanahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai hati mereka melepas warisan nenek moyang?

Harga sawit yang terus melambung tinggi membuat tawaran uang tunai ratusan juta hingga miliaran per hektar terasa sangat menggiurkan. Apalagi bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Banyak yang tidak punya sertifikat tanah resmi, sehingga muncul kekhawatiran: "kalau tidak dijual sekarang, nanti bisa diambil perusahaan atau negara."

Generasi muda sekarang punya kecenderungan berbeda. Mereka enggan melanjutkan pengelolaan hutan secara tradisional yang butuh biaya besar dengan hasil terbatas. Uang cash dari jual tanah lebih praktis untuk beli motor, bangun rumah, atau biaya sekolah anak.

Skema plasma yang dulu sempat menjadi andalan di era Soeharto kini sudah tidak menguntungkan lagi. Akibatnya, jalan pintas menjual tanah ke perusahaan atau tengkulak menjadi pilihan paling masuk akal bagi banyak orang.

Lalu di mana peran pemerintah dalam semua ini?

Mari kita lihat mundur sedikit. Di era SBY, dengan terbitnya UU 18/2004 dan PP 44/2004, perusahaan diperbolehkan membangun pabrik dulu baru mengurus plasma belakangan. Celah inilah yang dimanfaatkan banyak pelaku usaha untuk kabur dari kewajiban plasma.

Di sisi lain, era pemerintahan Jokowi membawa perubahan melalui Permentan 98/2013 yang kemudian diubah menjadi Permentan 18/2021, diperkuat lagi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Nah, di sinilah masalahnya mulai kompleks.