BEM UGM Sebut Kemarahan ke Prabowo Akumulasi Kritik yang Tak Didengar

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa kemarahan mereka ke Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Menurutnya, ini adalah puncak gunung es. Kritik terhadap berbagai kebijakan publik dari rezim Prabowo-Gibran sudah mereka lontarkan sejak setahun yang lalu.

Masalahnya, kata Tiyo, semua kritik itu seolah tidak pernah sampai. Atau kalau pun sampai, responnya justru membuat gerah.

“Kita menyadari satu hal: seluruh kritik dari publik tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi, ada jarak antara suara, telinga, dan otak. Suara ke telinga ini nggak nyampe ke otak. Syukur-syukur kalau sampai,” ujar Tiyo dalam wawancara dengan Terus Terang Media, Kamis lalu.

Ia menyayangkan, alih-alih ditanggapi dengan serius, yang muncul justru respons yang memaki dan berusaha membungkam. Akumulasi dari semua itu kemuan, kejenuhan, keprihatinan akhirnya meledak juga.

Ledakan itu dipicu oleh ironi yang menyakitkan. Tiyo menggambarkan sebuah kontras yang tajam.

“Coba bayangkan, seorang anak di Ngada, NTT, bunuh diri karena gagal beli buku dan pena seharga sepuluh ribu rupiah. Di saat yang sama, negara bisa menggelontorkan triliunan rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis setiap harinya. Ironinya luar biasa,” katanya.

Sebenarnya, kritik terhadap anggaran pendidikan yang dialihkan untuk MBG ini sudah dimulai BEM UGM sejak pertengahan 2025. Mereka bahkan pernah menggelar aksi simbolis dengan mengarak sapi yang kepalanya ditempeli gambar Presiden.

Tapi Tiyo bersikukuh, itu bukan penghinaan. “Sapi kan simbol pemberi nutrisi, lewat susu dan daging. Hewan tidak lebih rendah dari manusia. Kami cuma mengingatkan,” jelasnya. Menurutnya, Presiden punya misi serupa: memberi nutrisi. Namun, peran presiden tak boleh berhenti di situ.

“Seorang Presiden harus jadi pelaksana konstitusi. Yang terjadi malah sebaliknya, demi memberi nutrisi, konstitusi dilanggar. Pasal 31 ayat 4 soal anggaran pendidikan jelas-jelas dirampas untuk MBG,” tegas Tiyo.

Setelah ramai dibahas Agustus tahun lalu, tuntutan mereka seolah menguap. Ada 17 8 poin yang konon diterima pimpinan DPR, tapi hingga kini tak ada kejelasan. Tiyo menilai ada kemacetan serius dalam struktur kelembagaan.

Eksekutif, legislatif, yudikatif mereka tidak bekerja saling melengkapi. Malah terkesan hanya mendukung kepentingan sendiri. Kebuntuan inilah yang mendorong BEM UGM membawa isu MBG ke tingkat dunia, sebagai isu pelanggaran konstitusi.

Baginya, ini sudah darurat. Pemerintah dinilainya bisu, buta, dan tuli.

“Kalau presiden melanggar konstitusi dan itu jadi celah korupsi, ya harus jadi isu global. Barangkali dunia yang harus mengucapkannya. Saya berharap, saat Pak Prabowo ketemu Trump nanti, Trump tanya, ‘Itu kok ada warganya berani bilang kamu stupid, kenapa?’ Saya yakin sampai sekarang Pak Prabowo tidak tahu kami mengkritik beliau,” pungkas Tiyo.