Morowali dan Ancaman Republik dalam Republik di Bawah Rezim Jokowi

Yang penting, sepakatkah Prabowo bahwa jika ada republik dalam republik itu sebuah pengkhianatan negara dan merupakan tindakan subversi? Kalau iya, tangkap penanggungjawabnya. Siapapun itu.

Ada beberapa nama yang mencuat dalam kasus ini. Sebut saja Letjen Purn Sintong Panjaitan dan Mayjen Purn Hendardji Soepandji. Jenderal Luhut Panjaitan sudah pasti. Begitu juga Presiden Jokowi, yang di masa pemerintahannya kerjasama PT Bintang Delapan Investama (Indonesia) dengan PT Tsingshan Group (Tiongkok) tersebut tumbuh besar.

Bandara Khusus PT IMIP yang rencananya bisa jadi bandara internasional pada Oktober 2025 akhirnya dicabut izinnya oleh Kemenhub. Tapi ini yang bikin merinding: sejak beroperasi tahun 2019, bandara ini bebas mengangkut apapun untuk dalam dan luar negeri.

Jokowi meski membantah meresmikan bandara, punya dua kesalahan fatal. Pertama, bandara beroperasi tidak resmi. Kedua, membiarkan bandara domestik dan internasional berjalan tanpa perangkat yang benar. Bea cukai dan imigrasi, misalnya.

Pertanyaan besarnya: berapa tenaga kerja Cina yang masuk melalui bandara IMIP? Berapa banyak peralatan didatangkan? Dan yang paling mengkhawatirkan, berapa besar data negara yang ditransfer?

Sangat berbahaya jika penerbangan direct Beijing-Morowali berulang dilakukan tanpa pengawasan standar. Kedaulatan negara diterobos dan diinjak-injak Cina.

Untuk membongkar semua kejahatan pengkhianatan negara ini, harus dimulai dengan menangkap Jokowi. Lalu para kolaboratornya.

Tapi masalahnya, apakah Presiden Prabowo punya nyali untuk mendorong itu?

Atau kasus Whoosh bakal terulang lagi. Melempem seperti kerupuk tersiram air.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 1 Desember 2025