Bayang-bayang Sawit: Ketika Hutan Berganti, Rakyat Tetap Terjepit

Bayangkan berapa miliar pohon yang harus tumbang demi perluasan kebun kelapa sawit. Angkanya mungkin tak terhitung lagi. Di Riau saja, menurut data resmi, luas perkebunan sawit sudah mencapai lebih dari 3,4 juta hektar. Itu sekitar 40% dari total wilayah provinsi tersebut. Dan itu baru yang tercatat secara resmi yang tak tercatat bisa jadi jauh lebih mengerikan.

Lalu bagaimana dengan provinsi tetangganya? Di Sumatera Utara, angka resmi menunjukkan 2 juta hektar kebun sawit. Sementara Aceh sudah menembus 500 ribu hektar. Tapi ya, angka-angka ini kan cuma di atas kertas. Realita di lapangan? Siapa yang benar-benar tahu.

Kalau dijumlahkan, ketiga provinsi ini saja totalnya mencapai 5,9 juta hektar. Luas yang fantastis. Bahkan lebih besar dibanding gabungan seluruh taman nasional di Sumatera yang cuma 3,7 juta hektar. Cukup membuat kita merenung.

Nah, ini yang bikin penasaran. Sebelum jadi kebun sawit, kan lahan-lahan ini dulunya ditumbuhi pepohonan dan berbagai vegetasi. Lalu, kemana perginya semua kayu hasil tebangan itu?

Saya sudah cari ke sana kemari, tapi data tentang penjualan kayu dari pembukaan hutan ini seperti hilang ditelan bumi. Gelap. Tak ada transparansi. Nilai ekonominya pun entah kemana.

[Video dokumentasi terkait kebun sawit]

Tapi baiklah, mari kita lupakan soal kayu untuk sementara. Yang jelas, kebun sawit sekarang sudah terbentang luas. Lalu, apa manfaat yang sebenarnya dirasakan rakyat Sumatera, atau lebih luas lagi, rakyat Indonesia? Apakah kita bisa menikmati harga minyak sawit yang murah?

Jawabannya: sama sekali tidak.

Faktanya, dalam tujuh tahun terakhir kita masih harus membeli minyak goreng dengan harga Rp 19.000 sampai 21.000 per liter. Bahkan MinyakKita yang katanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, harganya di kios-kios tetap saja mencapai Rp 16.000 hingga 18.000 per liter.

Padahal, saya pernah bertemu dengan orang yang berkecimpung di dunia pemasaran minyak goreng. Katanya, dijual dengan harga Rp 9.000 per liter pun sebenarnya masih untung. Tidak jauh beda dengan harga minyak goreng subsidi di Malaysia.

Jadi begini situasinya: hutan dihilangkan, tapi hasil dari penghilangan hutan itu tidak dinikmati rakyat. Hasil kebun yang ditanam di bekas hutan pun bukan untuk rakyat, karena kita tetap harus membeli minyak goreng dengan harga dua kali lipat lebih mahal daripada di Malaysia.

Mereka menanam di atas tanah yang dulunya milik rakyat, milik harimau, badak, gajah, dan satwa lainnya. Tapi ketika menjual minyak goreng ke rakyat, harganya dipaksa mendekati harga pasar internasional. Ironis sekali.

Dan sekarang, yang kena banjir ya rakyat juga.

Memang tidak bisa dipungkiri, sawit telah menopang ekonomi nasional dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi harus ada keadilan. Perlu ada ganti rugi untuk pemulihan lingkungan. Misalnya, 30% dari hasil bersih kebun sawit seharusnya dialokasikan sebagai endowment fund untuk pemulihan lahan di masa depan.

Kita harus ingat, suatu saat nanti mungkin akan ditemukan tanaman lain yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Saat itu terjadi, harga minyak sawit bisa anjlok dan kiamat bagi perkebunan sawit pun tak terelakkan. Belum lagi dampak perubahan iklim yang semakin berat.

Jangan sampai kita bernasib seperti Nauru. Dulu mereka menghancurkan alam negaranya demi menambang fosfat. Uangnya dipakai foya-foya oleh segelintir orang. Begitu harga fosfat jatuh dan cadangannya habis, yang tersisa hanya penyesalan.

[Gambar ilustrasi hutan]

[Gambar terkait kebijakan sawit]

[Peta sebaran lahan sawit]

Oleh: Pega Aji Sitama