Angka kecelakaan lalu lintas meningkat, didominasi oleh lalu-lalang kendaraan besar pengangkut peti kemas dari Pelabuhan Dwikora Pontianak. Situasi ini memicu keprihatinan serius.
Yang lebih memilikan, pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran fantastis untuk membangun Kijing. Tapi nyatanya, bertahun-tahun kemudian, pelabuhan megah itu belum juga memberikan dampak signifikan bagi daerah.
Akibatnya, Kalimantan Barat terus menerus kehilangan potensi ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati. Ekspor komoditas andalan seperti sawit dan hasil tambang terpaksa dialirkan melalui Pelabuhan Dumai di Riau atau Tanjung Priok di Jakarta. Ironisnya, pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor pun akhirnya tercatat sebagai milik provinsi lain.
"Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas, tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja," ujarnya dengan nada prihatin.
Melalui pertemuan ini, ia berharap ada titik terang. Kolaborasi dengan PT. Pelindo Indonesia diharapkan mampu membawa solusi terbaik bagi masyarakat Kalbar ke depannya.
"Dengan kedatangan saya ini ke kantor pusat PT. Pelindo Indonesia, bisa memberikan solusi terbaik untuk Provinsi Kalbar ke depannya," tukasnya menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
KPK Ubah Pola Sidik: Tersangka Suap Pajak Tak Lagi Dipamerkan
KPK Ungkap Skema Suap Pajak, Negara Rugi Rp 59 Miliar
Maling Dana Haji: Kezaliman yang Berani Halangi Panggilan Langit
Delapan Tahun Berlalu, Tere Liye Buka Suara Soal Sindiran ke Petugas Pajak