Rayuan Bocah Penembus Lumpur untuk Presiden: Tolong Benerin Jalan Saya, Pak

Suara "plok–plok" terdengar pelan di antara genangan lumpur. Itu langkah seorang bocah, tanpa alas kaki, menapaki jalan setapak yang panjangnya hampir tiga kilometer. Tas sekolah lusuh menempel di punggungnya. Sebuah kamera ponsel merekam perjuangannya, dan video itu pun akhirnya viral. Yang membuat banyak orang terenyak adalah tatapan lugunya ke lensa, disusul kalimat yang sederhana namun menusuk.

"Bapak Presiden yang terhormat, Bupati… tolong benerin jalan saya dong, Pak. Masak enggak kasihan sama anak-anak."

Potongan gambar itu jadi bukti nyata betapa janji pembangunan yang merata masih jauh dari kenyataan. Di pelosok seperti ini, perhatian pemerintah seolah menguap begitu saja.

Jalan Milik Negara, Tapi Rakyat yang Menanggung Beban

Luluk Mahfudhotin Zakaria, Kepala Desa Pule, tak menampik kondisi memprihatinkan itu. Jalur berlumpur yang menghubungkan Dusun Tegal AB dengan sekolah di Desa Perning, menurutnya, memang tak pernah dibenahi secara serius. Sudah puluhan tahun begitu. Masalahnya, status tanahnya masih di bawah Perhutani, masuk kawasan hutan produksi.

Alhasil, meski permohonan warga sudah berkali-kali diajukan, pemerintah desa tak bisa berbuat banyak. Anggaran tak bisa turun selama status aset belum jelas. Yang terjadi kemudian, ratusan warga termasuk anak-anak terpaksa menghadapi jalan tanah yang berubah jadi kubangan setiap kali hujan datang.

Di sini, kata "jalan" kehilangan maknanya. Ia cuma sepetak tanah yang dipaksakan untuk dilewati.

Respon Bupati: Janji Usai Viral, Lalu?

Begitu videonya menyebar, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi pun datang. Dia mengecek lokasi, mengukur, dan berfoto. Janji pun dilontarkan: jalan akan diperbaiki meski statusnya masih di bawah Perhutani.

Tapi, bukankah ini skenario yang sudah terlalu sering kita dengar? Viral dulu, baru pejabat turun. Janji mengalir, lalu perlahan tenggelam oleh birokrasi yang berbelit.

Warga yang hidup di sana justru lebih curiga daripada berharap.

"Kami hanya ingin anak-anak bisa sekolah tanpa harus mandi lumpur dulu,"

keluh seorang ibu sambil menangis saat bupati berkunjung. Dia juga bercerita soal listrik yang sangat terbatas satu meteran harus dipakai bergantian oleh 17 keluarga.

Kedatangan pejabat seolah cuma jadi pengingat betapa mereka sudah puluhan tahun hidup dalam keterbatasan.

Ketimpangan yang Semakin Nyata

Dusun Tegal AB bukan satu-satunya. Di pedalaman Indonesia, masih banyak warga yang hidup dengan akses jalan rusak, listrik minim, dan air bersih yang langka. Sementara di kota-kota besar, proyek infrastruktur digenjot dengan jargon "modern" dan "metropolitan".

Kontrasnya sungguh menyakitkan: negara membangun jalan layang megah di ibu kota, tapi membiarkan anak-anak berjuang melintasi lumpur hanya untuk sampai ke sekolah.

Lantas, sampai kapan generasi berikutnya harus hidup seperti ini sebelum pembangunan benar-benar merata?

Ini Bukan Soal Kemewahan, Tapi Kebutuhan Dasar

Jalan yang layak bukan fasilitas mewah. Itu adalah hak dasar. Penentu apakah seorang anak bisa bersekolah dengan aman, apakah petani bisa mengangkut hasil panen, atau apakah ibu hamil bisa segera mendapat pertolongan medis.

Ketika hal mendasar seperti ini tak bisa dipenuhi, pembangunan kita sesungguhnya cacat dari akarnya. Jeritan bocah dalam video itu seharusnya cukup menggugah kesadaran pemerintah: Indonesia bukan cuma Jakarta.

Warga di Tegal AB dan daerah pinggiran lainnya tak boleh terus menjadi catatan kaki yang terlupakan.