Ijazah dan Sikap Defensif: Ketika Pejabat Enggan Diperiksa Rakyat

✍🏻 Balqis Humaira

Gue selalu geleng-geleng setiap kali mendengar pernyataan semacam ini: “Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk tunjukkan ijazah asli.” Kalimatnya memang terkesan kalem, bahkan diplomatis. Tapi getar politiknya? Rasanya seperti orang yang ditanya hal sederhana, tapi jawabannya berbelit-belit seakan-akan rakyat tak punya hak untuk bertanya apa pun.

Ini bukan soal benci atau dukungan buta pada satu pihak. Bukan pula sekadar permainan oposisi. Ini lebih mendasar: soal standar minimal yang harus dipenuhi seorang pejabat publik di negara yang mengaku demokratis. Karena dalam politik, gestur kecil sering kali bicara lebih nyaring daripada seribu konferensi pers.

Logikanya sederhana saja. Pejabat publik itu ibarat pelamar kerja, cuma perusahaannya adalah negara. Bosnya? Ya rakyat. Jadi ketika rakyat bertanya, “Bang, ijazahnya mana?”, itu bukan penghinaan. Itu bagian dari kontrak sosial. Hal paling mendasar dari transparansi.

Nah, ketika muncul penolakan, vibe-nya langsung terasa aneh. Bukan berarti otomatis salah, tapi kok rasanya ganjil. Mirip kayak lo minta nota di warung, terus penjualnya bilang, “Gak ada kewenangan Anda minta nota.” Siapa sih yang nggak bakal curiga?