Di sisi lain, praktik hukuman mati di Korea Utara memang sudah jadi rahasia umum. Ini adalah alat kontrol yang brutal. Bahkan, menurut sejumlah laporan seperti dari BBC, eksekusi bisa dilakukan untuk hal-hal yang dianggap sepele oleh dunia luar, seperti menonton film atau drama dari luar negeri.
Lembaga hak asasi manusia seperti The Advocates for Human Rights terus menyoroti hal ini. Mereka mendesak Pyongyang untuk setidaknya memberlakukan moratorium, menghentikan eksekusi untuk sementara. Hukuman mati, jika memang harus ada, seharusnya hanya untuk kejahatan paling berat sesuai standar global. Bukan untuk kesalahan administratif atau kegagalan mengatasi banjir.
Namun begitu, di negara dengan rezim tertutup seperti ini, desakan internasional seringkali hanya jadi gaung di ruang kosong. Nasib 30 pejabat itu mungkin sudah tamat, menjadi peringatan mengerikan bagi yang lain. Sementara itu, ribuan korban banjir masih berjuang memulihkan hidup mereka, di tengah sistem yang lebih takut pada pemimpinnya daripada pada bencana itu sendiri.
Artikel Terkait
Iran Perkuat Armada Drone, AS Siagakan Pasukan di Ambang Ketegangan
Iran Ancam Hantam Jantung Tel Aviv Jika AS Berani Serang
Ledakan di Teheran Bukan Serangan, Tapi Ketegangan AS-Iran Makin Menderu
Latihan Tembak Iran dan Manuver AS: Selat Hormuz Kembali Jadi Ajang Adu Kekuatan