KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang menunggu laporan resmi mengenai dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Hal ini mencuat setelah dibongkar oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi atau data awal mengenai dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh untuk segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi. Laporan tersebut akan dianalisis dan diverifikasi untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi.
"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK. Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Budi menegaskan bahwa informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal. KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti dan memastikan adanya unsur korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara, jika ada, harus dilakukan oleh auditor negara seperti BPK atau BPKP.
Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Dibongkar Mahfud MD
Mahfud MD mengungkapkan bahwa megaproyek Kereta Cepat Whoosh diduga kuat mengalami mark up anggaran hingga beberapa kali lipat. Dugaan ini berdasarkan informasi terpercaya yang diterimanya dan diperkuat oleh pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan.
"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud dalam video YouTube-nya.
Mahfud mendukung penuh keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 116 triliun dari APBN. Menurutnya, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rincian Dugaan Mark Up dan Dampaknya
Mahfud merinci dugaan mark up dengan membandingkan biaya konstruksi per kilometer. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh mencapai 52 juta US dolar. Sementara di Cina sendiri, biayanya hanya berkisar 17-18 juta US dolar. Artinya, terjadi kenaikan hingga tiga kali lipat.
"Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," tegas Mahfud.
Dia juga memperingatkan dampak buruk proyek ini terhadap kedaulatan bangsa. Jika Indonesia gagal bayar, dikhawatirkan Cina akan meminta kompensasi, seperti penguasaan Laut Natuna Utara, mirip dengan kasus yang terjadi di Sri Lanka.
Mahfud mengusulkan agar kasus ini diselesaikan secara hukum, baik pidana maupun perdata. Dia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang berpotensi korupsi.
Profil dan Tantangan Proyek Kereta Cepat Whoosh
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Total nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun. Sekitar 75% pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang dapat melaju hingga 350 km/jam, mempersingkat perjalanan Jakarta-Bandung menjadi kurang dari satu jam.
Namun, proyek ini menghadapi tantangan besar karena pendapatan dari tiket belum mampu menutupi biaya bunga pinjaman, cicilan, dan biaya operasional. Restrukturisasi keuangan pun menjadi langkah krusial agar proyek tidak membebani APBN.
Sumber: Monitor Indonesia
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar