Di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu lalu, Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyingkap satu alasan penting di balik langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace. Forum yang digagas Presiden AS Donald Trump itu, katanya, adalah upaya strategis. Tujuannya jelas: membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza yang selama ini seret.
Menurut Cak Imin, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum diplomasi, termasuk BoP, bukan sekadar formalitas. Ini adalah cara untuk memperluas jalur distribusi bantuan. Soalnya, bantuan yang dikirim ke Gaza kerap tak sampai sepenuhnya ke tangan warga yang membutuhkan.
“Jadi begini,” ujarnya kepada para awak media yang mengepungnya.
“BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk.”
Dia lalu membeberkan persoalan teknis yang selama ini jadi ganjalan. Pengiriman bantuan terlalu sering mengandalkan metode udara diterjunkan dari pesawat. Cara itu, meski cepat, dinilai belum cukup efektif. Akses dan distribusi di lapangan masih sangat terbatas.
“Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat, tapi bisa lebih leluasa untuk masuk ke Gaza,” tegasnya.
Karena itulah, berbagai jalur diplomasi ditempuh. Mulai dari kerja sama bilateral, multilateral, sampai keterlibatan dalam forum seperti BoP. Bahkan, kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara usai dari New York disebutnya bagian dari upaya besar ini.
“Sehingga BoP kah, bilateral kah, multilateral kah, kunjungan Presiden ke berbagai negara pulang dari New York mampir ke berbagai negara adalah membuka pintu seluas-luasnya untuk bantuan kita masuk ke Gaza dan Palestina pada umumnya,” papar Cak Imin.
Masalahnya memang nyata. Dia mengungkapkan ada indikasi yang cukup mencengangkan: bantuan yang dikirim kerap tak utuh sampai. “Karena, ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30, tidak sampai 30 yang sampai, yang lain terhambat. Intinya tujuannya itu,” jelasnya tanpa menyebut satuan persentase secara rinci.
Di sisi lain, Cak Imin menegaskan bahwa semua langkah diplomasi ini juga punya pertimbangan dalam negeri yang tak kalah vital. Kepentingan nasional, terutama stabilitas ekonomi, tetap jadi prioritas utama.
“Semua tujuan yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk menjaga kekuatan ekonomi nasional. Jadi kepentingan nasional nomor satu. Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus, itu yang paling pokok,” kata dia.
Ia pun berharap publik tidak terlalu meributkan setiap langkah strategis pemerintah. Tidak semua detail kebijakan diplomasi, menurutnya, bisa diumbar ke publik.
“Sehingga jangan meributkan hal-hal yang strategis karena itu ada tujuan dalam yang di dalam tujuan pelaksanaan diplomasi itu, karena tidak semua bisa disampaikan oleh Presiden.”
“Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agar produksi industri kita aman, agar kepentingan ekonomi nasional kita aman, agar kita bisa tetap membantu Gaza dan Palestina dengan sangat lebih banyak lagi, itulah yang kita tuju,” tutup Cak Imin.
Artikel Terkait
Ketua PGI Sebut Video Ceramah Jusuf Kalla Dipelintir untuk Adu Domba Umat Beragama
Khalid Basalamah Akui Terima Rp8,4 Miliar dari PT Muhibbah, Klaim Hanya Korban Kasus Kuota Haji
BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Dampak Ekonomi Dirasakan Hampir 5.000 Warga Pesisir
Khalid Basalamah Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Kuota Haji, Bantah Jadi Tersangka