Penggeledahan Rumah Siti Nurbaya: Benang Kusut Pemutihan Sawit Ilegal Terbongkar

Angkanya benar-benar fantastis. Data dari Satgas Sawit dan BPKP menyebut, ada sekitar 3,37 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Luasannya gila-gilaan, setara puluhan kali lipat luas Jakarta.

Nah, kalau aturan diterapkan secara maksimal, potensi penerimaan negara bisa nyampe Rp 450 triliun. Tapi, target yang dicanangkan pemerintah cuma sekitar Rp 70 triliun. Lho, kemana sisa ratusan triliun lainnya?

Kesenjangan inilah yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Apakah negara ini gagal menagih, atau memang ada skema tertentu yang membuat kewajiban perusahaan menyusut drastis di atas kertas?

Skema pelaporan mandiri atau self-reporting juga ikut disorot. Perusahaan melaporkan sendiri lahannya, sementara verifikasi ada di tangan Kementerian LHK. Penyidik kini mendalami, apakah ada pembiaran atau bahkan legitimasi terhadap data yang ngawur dari lapangan.

Memburu Dalang di Balik Layar

Penggeledahan di berbagai lokasi dari kantor kementerian hingga pihak swasta menunjukkan arah penyidikan yang lebih dalam. Kejagung sepertinya sedang membidik apa yang sering disebut sebagai intellectual actor, pihak-pihak yang punya kewenangan merancang dan mengesahkan kebijakan.

Kalau nanti terbukti ada penyalahgunaan sistematis dalam proses "pemutihan" ini, narasi pemerintah soal penertiban sawit bisa runtuh seketika. Bukan lagi cerita penyelamatan aset negara, melainkan sebuah legalisasi pelanggaran berskala raksasa.

Nama Siti Nurbaya kini ada di pusaran badai. Status hukumnya masih sebagai pihak yang diselidiki, belum tersangka. Tapi justru di titik inilah ketegasan aparat diuji. Masyarakat lagi menunggu, apakah kasus sebesar ini akan berani menembus hingga ke level pengambil keputusan tertinggi, atau malah berhenti begitu saja seperti banyak kasus sebelumnya.

Bola panas ada di tangan Kejagung. Kita lihat saja ujungnya.