Jadi, kerugiannya bukan cuma soal uang. Ada juga dampak lingkungan dan sosial yang mengikutinya. Lahan yang seharusnya produktif malah terbengkalai atau malah merusak ekosistem sekitar.
Berdasarkan catatan Kosasi, setidaknya ada tiga indikator kuat adanya perbuatan melawan hukum. Pertama, tentu saja soal ketiadaan aturan yang jelas sejak awal. Kedua, temuan BPK tentang kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dan ketiga, adalah kerusakan alam yang ditinggalkan program ini.
Oleh karena itu, dalam aksinya, Kosasi mendesak KPK tak ragu lagi. Mereka meminta lembaga antirasuah itu segera membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap program cetak sawah, dengan melibatkan Gatot Nurmantyo sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dukungan penuh juga diberikan untuk mengusut tuntas kasus yang disebut-sebut bernilai triliunan ini.
Rizki menutup dengan nada tegas, memberikan semacam "ultimatum".
Desakan ini jelas menambah daftar panjang pekerjaan KPK. Tinggal menunggu langkah konkret apa yang akan diambil oleh lembaga yang tengah mendapat banyak sorotan ini.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar