Jawaban itu rupanya belum memuaskan. Dedi lalu beralih menanyai Sekretaris Desa. Dan di sinilah masalah mulai terlihat. Sekdes menyebut angka yang lebih detail: Rp1.011.000.000. Tapi dari mana sumbernya?
"APBN atau dana desa," jelas Sekdes.
Dedi terus mendalami. Ternyata, selain dana transfer pusat, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp534 juta. Bahkan, Pemprov Jabar disebut menyuntikkan bantuan senilai Rp130 juta. Jika dijumlah, totalnya mencapai Rp1,675 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sebuah desa.
"Itu belanja untuk pegawainya berapa? Honor kepala, Sekdes, perangkat desa," tanya Dedi lagi, menekankan pentingnya transparansi.
Di sisi lain, minimnya pemahaman Wahyu tentang detail anggaran ini tampak jelas. Dedi pun tak sungkan menyindir. Dengan logat Sunda yang kental, ia menyatakan ketidakpercayaannya.
"Aing mah yakin sia teu nyaho," ucap Dedi, menyiratkan sang kades mungkin tak paham betul soal asal-usul dan penggunaan dana yang dikelolanya.
Pertemuan ini, meski berawal dari kasus intimidasi, akhirnya menyibak persoalan lain yang lebih mendalam. Bukan sekadar soal cara berkomunikasi dengan warga, tetapi tentang tanggung jawab mengelola kepercayaan dan uang rakyat. Sebuah pelajaran berharga yang, sayangnya, harus diawali dengan sebuah video viral.
Artikel Terkait
Gugatan Rp7 Miliar Ressa ke Denada, Psikologis Penggugat Dikabarkan Terganggu
Di Balik Gugatan Rp7 Miliar, Ressa Rizky Hanya Ingin Diakui Sebagai Anak Denada
Adly Fairuz Dituding Janjikan Kursi Akpol Sebelum Rumah Tangganya Runtuh
Dedi Mulyadi Tegaskan Programnya Bukan Pencitraan, Tapi Kewajiban