Dedi Mulyadi: Kerja Saya Bukan Cari Populer, Tunaikan Kewajiban Dasar

Jumat, 9 Januari 2026

Nama Dedi Mulyadi memang jarang absen dari percakapan publik. Figur Gubernur Jawa Barat itu selalu menarik perhatian, terutama soal program-program yang digulirkannya. Kali ini, ia angkat bicara menanggapi isu yang menyebut langkah-langkahnya sekadar program populis.

Dengan tegas, Dedi membantah. Ia menyatakan semua yang dikerjakan sejak awal memimpin Jawa Barat bertujuan tunggal: memenuhi kebutuhan paling mendasar warga. Bukan untuk mendongkrak citra.

"Akhir-akhir ini ada wacana yang berkembang, seolah Gubernur Jawa Barat sangat ambisius dengan program populis," ujarnya, Jumat (9/1).

"Padahal, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Itu layanan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah, titik."

Ia lalu merinci sederet pekerjaan yang sudah dan sedang berjalan. Mulai dari menambah ruang kelas baru, memperkuat fasilitas kesehatan, mengalirkan listrik ke daerah terpencil, menormalisasi sungai, hingga memperbaiki jalan dan penerangan di berbagai penjuru provinsi.

Menurut Dedi, membangun sekolah baru itu kewajiban. Kalau tidak, masalah akan berulang setiap tahun saat penerimaan siswa baru.

"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, ya nanti ramai lagi saat PPDB. Ruang kelas tidak cukup, orang tua protes. Itu yang kita antisipasi," katanya.

Layanan kesehatan juga ia soroti. Jaring pengaman antara puskesmas dan rumah sakit, kata dia, harus benar-benar kuat dan terhubung. Di sisi lain, ia tak memungkiri masih ada puluhan ribu rumah tangga di Jawa Barat yang gelap gulita karena belum teraliri listrik. Situasi yang ia sebut sebagai bentuk pengabaian yang tak bisa dibiarkan.

"Bayangkan, Indonesia merdeka 80 tahun, tapi masih ada warga kita yang hidup tanpa listrik karena kemiskinan. Itu kan pemerintah yang abai. Nah, kita ingin menyelesaikannya," tegas Dedi.

Hal yang sama berlaku untuk infrastruktur dasar seperti irigasi, normalisasi sungai, dan jalan. Menurutnya, membangun jalan yang berkualitas dihotmix atau dibeton, dilengkapi lampu penerangan dan drainase yang baik bukanlah kemewahan. Itu kebutuhan pokok.

Di luar urusan infrastruktur fisik, Dedi juga menyentuh soal lingkungan. Beberapa waktu sebelumnya, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi hutan di Jawa Barat. Kerusakannya, disebutkannya, sudah mencapai level yang mengkhawatirkan.

"Hutan yang masih baik di Jabar cuma sekitar 20 persen. Sisanya, 80 persen, dalam kondisi rusak," ungkap Dedi pada Selasa (2/12/2025).

Oleh karena itu, program rehabilitasi hutan akan segera dimulai. Uniknya, Pemprov Jabar berencana melibatkan warga secara langsung sebagai pengelola. Setiap satu hektar hutan akan ditangani dua orang warga. Tugas mereka menanam dan merawat pohon hingga kokoh.

Untuk kerja keras itu, mereka akan mendapat upah Rp 50.000 per hari. Angka ini, menurut Dedi, sengaja dinaikkan agar lebih bernilai.

"Upah Rp 50.000 per hari itu lebih tinggi dibanding upah mencangkul di daerah tertentu yang bisa cuma Rp 30.000. Kita hargai kerja mereka," tuturnya.

Jenis tanamannya pun dipilih dengan cermat. Akan ada kombinasi antara pohon hutan yang dilindungi dengan tanaman produktif seperti pete, jengkol, atau nangka. Dengan cara ini, masyarakat bisa dapat manfaat ekonomi jangka panjang, sekaligus hutan kembali pulih dan mengurangi risiko bencana.

Pada akhirnya, bagi Dedi Mulyadi, memimpin berarti menyelesaikan masalah. Minimal, memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Itu saja dulu.