Dedi Mulyadi Tegaskan Programnya Bukan Pencitraan, Tapi Kewajiban

"Bayangkan, Indonesia merdeka 80 tahun, tapi masih ada warga kita yang hidup tanpa listrik karena kemiskinan. Itu kan pemerintah yang abai. Nah, kita ingin menyelesaikannya," tegas Dedi.

Hal yang sama berlaku untuk infrastruktur dasar seperti irigasi, normalisasi sungai, dan jalan. Menurutnya, membangun jalan yang berkualitas dihotmix atau dibeton, dilengkapi lampu penerangan dan drainase yang baik bukanlah kemewahan. Itu kebutuhan pokok.

Di luar urusan infrastruktur fisik, Dedi juga menyentuh soal lingkungan. Beberapa waktu sebelumnya, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi hutan di Jawa Barat. Kerusakannya, disebutkannya, sudah mencapai level yang mengkhawatirkan.

"Hutan yang masih baik di Jabar cuma sekitar 20 persen. Sisanya, 80 persen, dalam kondisi rusak," ungkap Dedi pada Selasa (2/12/2025).

Oleh karena itu, program rehabilitasi hutan akan segera dimulai. Uniknya, Pemprov Jabar berencana melibatkan warga secara langsung sebagai pengelola. Setiap satu hektar hutan akan ditangani dua orang warga. Tugas mereka menanam dan merawat pohon hingga kokoh.

Untuk kerja keras itu, mereka akan mendapat upah Rp 50.000 per hari. Angka ini, menurut Dedi, sengaja dinaikkan agar lebih bernilai.

"Upah Rp 50.000 per hari itu lebih tinggi dibanding upah mencangkul di daerah tertentu yang bisa cuma Rp 30.000. Kita hargai kerja mereka," tuturnya.

Jenis tanamannya pun dipilih dengan cermat. Akan ada kombinasi antara pohon hutan yang dilindungi dengan tanaman produktif seperti pete, jengkol, atau nangka. Dengan cara ini, masyarakat bisa dapat manfaat ekonomi jangka panjang, sekaligus hutan kembali pulih dan mengurangi risiko bencana.

Pada akhirnya, bagi Dedi Mulyadi, memimpin berarti menyelesaikan masalah. Minimal, memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Itu saja dulu.