Anggota DPR Kritik Pengeluaran Rp 8,5 Miliar untuk Mobil Dinas Gubernur Kaltim

Anggaran mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp 8,5 miliar, menuai kritik tajam. Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP yang juga duduk di Komisi II DPR, tak sungkan menyuarakan ketidaksetujuannya. Baginya, langkah ini terasa janggal, bahkan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan,” tegas Deddy saat berbincang dengan wartawan, Kamis lalu.

Ia pun menyodorkan data yang menurutnya memperkuat kritiknya. Transfer ke daerah untuk Kaltim disebutnya dipangkas hampir 75%, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun. Situasi seret seperti ini, dalam pandangannya, mestinya membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati.

“Kalau alasannya infrastruktur buruk, ya banyak mobil lain yang harganya lebih murah dan mampu,” ujarnya lagi. Deddy mendesak agar pembelian ditunda atau malah dibatalkan sama sekali. Anggaran yang ada, lebih baik dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang memang mendesak.

Di sisi lain, Deddy juga mempertanyakan urgensinya. Menurutnya, kunjungan gubernur ke pelosok tidak terjadi setiap hari.

“Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah. Bisa saja kan dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan?” tambahnya.

Jadi, keputusan untuk tetap membeli mobil mewah itu dinilainya melawan arus. “Justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” imbuh politikus PDIP itu.

Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud telah membela keputusannya. Ia menyatakan pengadaan mobil dinas itu sudah sesuai aturan dan dilakukan untuk menjaga marwah provinsi Kaltim.

Penjelasan rinci lebih dulu datang dari Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Ia mengatakan rencana ini sudah melalui pertimbangan matang, mengutamakan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja sang kepala daerah.

Alasannya, medan di Kaltim dikenal ekstrem. Kendaraan operasional gubernur harus tangguh, mampu menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang seringkali memprihatinkan.

“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok,” jelas Sri Wahyuni.

“Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif.”

Jadi, di satu sisi ada tuntutan efisiensi dan keprihatinan atas anggaran yang dipangkas. Di sisi lain, ada argumen kebutuhan operasional di lapangan yang berat. Perdebatan ini tampaknya masih akan berlanjut.