Anggota DPR Kritik Pengeluaran Rp 8,5 Miliar untuk Mobil Dinas Gubernur Kaltim

Anggaran mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp 8,5 miliar, menuai kritik tajam. Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP yang juga duduk di Komisi II DPR, tak sungkan menyuarakan ketidaksetujuannya. Baginya, langkah ini terasa janggal, bahkan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan,” tegas Deddy saat berbincang dengan wartawan, Kamis lalu.

Ia pun menyodorkan data yang menurutnya memperkuat kritiknya. Transfer ke daerah untuk Kaltim disebutnya dipangkas hampir 75%, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun. Situasi seret seperti ini, dalam pandangannya, mestinya membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati.

“Kalau alasannya infrastruktur buruk, ya banyak mobil lain yang harganya lebih murah dan mampu,” ujarnya lagi. Deddy mendesak agar pembelian ditunda atau malah dibatalkan sama sekali. Anggaran yang ada, lebih baik dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang memang mendesak.

Di sisi lain, Deddy juga mempertanyakan urgensinya. Menurutnya, kunjungan gubernur ke pelosok tidak terjadi setiap hari.

“Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah. Bisa saja kan dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan?” tambahnya.

Jadi, keputusan untuk tetap membeli mobil mewah itu dinilainya melawan arus. “Justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” imbuh politikus PDIP itu.