Pemerintah Pangkas Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel pada 2026

Lalu, bagaimana dengan nikel? Nasib serupa. Pemerintah juga memangkas kuota produksi bijih nikel untuk 2026 menjadi sekitar 260-270 juta ton. Angka ini turun cukup dalam, sekitar 29-31 persen, dibandingkan kuota tahun 2025 yang mencapai 379 juta ton. Tujuannya jelas: mendongkrak harga nikel global yang lesu dan cenderung stagnan sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, Tri Winarno sempat menyebut angka yang lebih rendah, yakni 250-260 juta ton. Kuota akhir yang sedikit lebih tinggi ini, menurut pengamat, mencerminkan hasil negosiasi dan permintaan revisi dari para produsen.

Dampaknya langsung terasa. Seperti yang dialami PT Weda Bay Nickel. Perusahaan patungan Tsingshan, Eramet, dan Antam itu hanya mendapat jatah 12 juta ton untuk tahun depan. Jelas ini penurunan tajam dari kuota 2025 yang mencapai 42 juta ton. Kabarnya, perusahaan sedang mengajukan revisi atas keputusan tersebut.

Menurut riset Stockbit, kuota yang diumumkan pemerintah ini sebenarnya tak jauh dari wacana yang sudah beredar di pasar. Tapi, angka final yang sedikit lebih tinggi dari ekspektasi paling pesimis itu dianggap sebagai win-win solution setelah negosiasi alot.

Bagaimana pasar merespons? Saham-saham terkait bergerak variatif. Di sektor batu bara, ada yang hijau, ada yang merah. Adaro (AADI) dan Indika Energy (INDY) justru menguat tipis. Sebaliknya, Bumi Resources (BUMI) dan Bukit Asam (PTBA) malah terkoreksi.

Yang menarik justru reaksi di sektor nikel. Mayoritas emiten malah catat penguatan. Vale Indonesia (INCO) melesat lebih dari 5 persen. Trimegah Bangun Persada (NCKL) juga naik hampir 5 persen. Sementara Merdeka Battery Materials (MBMA) menguat tipis.

Pasar seperti sedang mencerna. Di satu sisi, pemangkasan kuota bisa berarti pendapatan yang lebih kecil. Tapi di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi katalis untuk perbaikan harga komoditas di tingkat global. Dan itu justru bagus untuk sustainability bisnis jangka panjang. Menunggu babak berikutnya.