Jaksa Agung Minta Kejati Papua Berani Tangani Kasus Korupsi Besar

Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Jaksa Agung ST Burhanuddin punya pesan tegas untuk jajarannya di daerah. Dia minta mereka berani. Berani menangani kasus korupsi yang besar-besar, jangan cuma yang kecil-kecil. Soalnya, pemberantasan korupsi di daerah harus sama gencarnya dengan upaya di pusat. Bahkan, kalau bisa lebih.

“Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat,” tegas Burhanuddin, Rabu (1/4/2026).

“Dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa, melainkan juga harus berani menindak kasus dengan kerugian negara yang besar.”

Arahan ini dia sampaikan langsung saat bertemu jajaran Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa lalu. Intinya jelas: jangan lagi berpikir sempit. Perkara besar harus jadi prioritas.

Memang, dia apresiasi satuan kerja yang sudah aktif. Tapi di sisi lain, ada juga teguran untuk unit yang dinilai masih pasif. Burhanuddin meyakini, kunci membongkar korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah ya terletak pada keberanian dan profesionalisme aparatnya sendiri.

Nah, soal perkara besar di Papua, Burhanuddin menyebut beberapa contoh konkret. Ada dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan proyek pembangunan sarana Aerosport di Mimika. Dia mendorong optimalisasi pemulihan kerugian negara. Soalnya, angka tunggakannya masih fantastis.

“Mengingat masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp 97,14 miliar di wilayah Papua,” ucapnya. Jumlah itu, jelas harus segera ditindaklanjuti.

Pembicaraannya tak cuma soal korupsi. Burhanuddin juga menyentuh soal penguatan peran Kejaksaan di sektor lain. Di bidang pidana umum, misalnya, dia soroti minimnya balai rehabilitasi dan tunggakan eksekusi. Lalu, dia minta penanganan profesional untuk kasus-kasus yang menyita publik, seperti penembakan pesawat Smart Air di Merauke oleh kelompok bersenjata.

Di bidang intelijen, perhatiannya tertuju pada 38 proyek strategis nasional di Papua. Nilainya sekitar Rp 3,7 triliun proyek sebesar itu perlu pengawalan ketat. Fungsi pendampingan untuk pemerintah daerah dan pengawasan internal juga tak boleh kendor.

Terakhir, ada pesan khusus tentang integritas. Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran untuk selalu waspada. Perlawanan balik dari para koruptor, atau yang sering disebut "corruptors fight back", itu nyata. Karena itu, setiap langkah penanganan perkara harus profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa itu, semuanya bisa buyar.