Ekonom: Belanja Lain-Lain Rp200 Triliun Jadi Bantalan Fiskal di APBN 2026

Anggaran Belanja Lain-Lain (BLL) pemerintah, rupanya, bakal jadi penopang penting di tahun 2026. Begitulah analisis yang dilontarkan Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute. Menurutnya, instrumen yang dikelola Bendahara Umum Negara ini berfungsi sebagai bantalan atau dana antisipatif. Tujuannya jelas: meredam risiko fiskal yang mungkin muncul.

“Secara konsep, BLL itu menampung dana untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan asumsi makro,” ujar Awalil, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, “Terutama sebagai bagian dari mitigasi risiko fiskal, misalnya saat terjadi pelemahan kurs atau harga minyak dunia melonjak tak terduga.”

Fleksibilitasnya inilah yang jadi nilai plus. Pemerintah bisa lebih lincah merespons dinamika ekonomi yang kerap berubah-ubah, seperti gejolak nilai tukar atau harga komoditas global. Hal-hal semacam ini seringkali belum sepenuhnya tertampung dalam anggaran rutin kementerian saat APBN pertama kali disusun.

Peran BLL sendiri sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa tahun belakangan. Posisi ini punya andil besar menyerap beban kompensasi energi, yang ujung-ujungnya menjaga daya beli masyarakat agar tidak terjun bebas. Nah, untuk APBN 2026, pemerintah diperkirakan menyiapkan sekitar Rp200 triliun di pos ini. Angka yang tidak kecil, dan tujuannya untuk menjaga stabilitas harga energi dalam negeri di tengah tekanan pasar global yang sulit ditebak.

Dengan strategi ini, pemerintah punya ruang gerak untuk melakukan realokasi anggaran secara dinamis. Bisa dari satu fungsi ke fungsi lain, termasuk ke sektor ekonomi atau bahkan pertahanan jika diperlukan.

Ambil contoh realisasi di tahun 2022. Kala itu, alokasi BLL mencapai Rp494,41 triliun dengan realisasi sekitar Rp404,39 triliun atau 81,79 persen. Mayoritas dananya, ya, dipakai untuk kompensasi energi.

Di sisi lain, pengelolaan pembayaran kompensasi ini ternyata punya efek samping yang positif. Ia membantu menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas aman yang diatur undang-undang. Caranya? Dengan pengaturan waktu pembayaran yang tepat, pemerintah bisa mengelola keseimbangan arus kas tanpa harus mengganggu laju pertumbuhan ekonomi.

Memang, realisasi anggaran selalu ada dinamikanya. Tapi yang jelas, pemerintah tetap memprioritaskan penyaluran subsidi ke masyarakat. Subsidi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik, misalnya. Jumlah penerimanya pun dari tahun ke tahun terus bertambah.

Ke depan, Awalil melihat ada hal yang bisa ditingkatkan. Menurutnya, Kementerian Keuangan punya ruang untuk memperbaiki transparansi saat merealokasi BLL ke berbagai Kementerian dan Lembaga. Langkah ini penting, bukan cuma sekadar formalitas. Tapi untuk membangun dan memperkuat kepercayaan pasar serta publik terhadap kualitas belanja negara.

“Mengingat APBN 2026 baru berjalan tiga bulan, masih terbuka peluang untuk menambah alokasi kompensasi energi,” jelasnya lagi.

“Caranya bisa melalui pergeseran dari fungsi anggaran lain, seperti pertahanan, ketertiban, dan pelayanan umum.”

Untuk gambaran strukturnya, total program Belanja Lain-Lain APBN 2026 mencapai Rp526,55 triliun. Rinciannya, fungsi ekonomi mendapat porsi Rp289,76 triliun ini sudah termasuk cadangan kompensasi energi tadi. Sementara fungsi pertahanan dianggarkan Rp150,55 triliun sebagai cadangan strategis.

Jadi, sederhananya, pos anggaran yang sering dianggap ‘lain-lain’ ini justru punya tugas yang sangat konkret: menjadi shock absorber bagi perekonomian di tengah ketidakpastian.