Regulator Pacu Reformasi Pasar Jelang Penilaian Status Emerging Market oleh MSCI dan FTSE

Pasar saham Indonesia lagi-lagi berada di titik genting. Menjelang pengumuman penting dari lembaga indeks global FTSE dan MSCI pada April-Mei 2026, segala upaya digenjot. Regulator, mulai dari OJK hingga BEI, berlomba dengan waktu. Tujuannya jelas: mempertahankan kepercayaan investor dunia dan menghindari risiko memalukan, yaitu degradasi status Indonesia dari emerging market ke frontier market.

“Kita lihat regulator baik dari OJK maupun BEI amat proaktif dalam memfinalkan proposal ke MSCI,” ujar pengamat pasar modal Michael Yeoh, Rabu (1/4/2026).

Baginya, langkah ini krusial. Agenda penilaian dari lembaga seperti MSCI dan FTSE bakal sangat memengaruhi cara investor global memandang pasar kita. Persepsi itu segalanya.

“Pada 7 April ini pun, FTSE akan membuat country classification dan ini bisa menjadi salah satu acuan kita apakah MSCI akan menetapkan status negara kita sebagai frontier atau tetap di emerging market,” imbuhnya.

Laporan dari BRI Danareksa Sekuritas pada hari yang sama mengonfirmasi desakan waktu itu. Bursa Efek Indonesia disebut sedang mempercepat penyampaian proposal reformasi pasar kepada MSCI. Targetnya ambisius: semua proposal harus rampung dalam pekan ini. OJK, BEI, dan KSEI pun dikabarkan telah menggelar diskusi intensif dengan MSCI, terutama membahas hal-hal teknis, demi memastikan struktur pasar kita memenuhi standar internasional.

Nah, fokus MSCI sebenarnya cukup jelas. Mereka ingin melihat transparansi pasar yang lebih baik, keterbukaan informasi soal pemilik manfaat (beneficial owner), serta peningkatan likuiditas dan free float saham. Itu poin-poin kuncinya.

Karena itulah, regulator mendorong sejumlah perubahan. Salah satu yang utama adalah soal batas keterbukaan kepemilikan. Aturan yang sebelumnya mewajibkan pelaporan untuk kepemilikan di atas 5 persen, rencananya akan diturunkan drastis menjadi di atas 1 persen saja. Data investor juga akan disajikan lebih detail, hingga ke level individu pemilik sebenarnya. Tujuannya, transparansi.