Analis: Kehadiran Danantara di Pasar Modal Berlandaskan Hukum, OJK Kunci Pengawasan

MURIANETWORK.COM - Kehadiran Danantara Indonesia di pasar modal sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan induk BUMN telah memicu diskusi publik mengenai potensi konflik kepentingan. Namun, menurut analis ekonomi, kekhawatiran tersebut dapat dijawab dengan melihat kerangka hukum yang ada dan peran regulator yang independen. Artikel ini mengulas pandangan para ahli yang menilai langkah strategis Danantara justru dapat membawa manfaat bagi stabilitas pasar.

Analisis Hukum dan Kelembagaan

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyatakan bahwa kekhawatiran soal konflik kepentingan tidak memiliki dasar yang kuat jika ditinjau dari sisi hukum dan struktur kelembagaan. Menurutnya, secara fundamental, peran Danantara sebagai investor terpisah sama sekali dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di pasar modal.

“Peran Danantara untuk masuk ke bursa saham itu sah-sah saja dan sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Kalau kita lihat, wewenang Danantara memang luas untuk melaksanakan investasi,” ujar Myrdal.

Dia menegaskan bahwa mandat investasi yang luas tersebut justru diperkuat oleh posisi Danantara sebagai induk BUMN. Poin krusialnya, menurut Myrdal, adalah bahwa independensi sebuah regulator ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh struktur kepemilikan saham di pasar. Seluruh proses seperti persetujuan aksi korporasi hingga pengenaan sanksi tetap berada di bawah kendali OJK.

“Independensi regulator ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh struktur kepemilikan saham,” tegasnya.

Potensi Kontribusi bagi Pasar Modal

Lebih lanjut, Myrdal melihat kehadiran Danantara justru datang pada momen yang tepat. Di tengah kondisi pasar yang mengalami koreksi dan arus keluar dana asing, kehadiran investor institusional berorientasi jangka panjang seperti sovereign wealth fund dapat berperan sebagai penyeimbang.